Bukti Tidak Digubris, MAKI Siap Gugatan Praperadilan

0
(0)

Jakarta: Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana akan melayangkan gugatan praperadilan. Menurut Boyamin, gugatan tersebut akan dilakukan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menindaklanjuti bukti-bukti yang telah diserahkan dalam kasus Djoko Soegiarto Tjandra (DST) alias Djoko Tjandra dan kawan-kawan.

“Ke depannya, kami tetap mencadangkan (merencanakan) gugatan praperadilan terhadap KPK apabila tidak menindaklanjuti bahan-bahan yang telah kami serahkan,” kata Boyamin Saiman, Senin (21/9/2020).

Menurut Boyamin, gugatan praperadilan nantinya juga dipakai sebagai sarana untuk membuka semua isi dokumen agar diketahui oleh publik secara sah di hadapan hakim.

Sebelumnya, MAKI telah menyerahkan dokumen setebal 200 halaman ke KPK disertai tambahan dokumen lain terkait bukti kasus Djoko Tjandra.

Boyamin menambahkan bahan-bahan tersebut sememestinya dapat digunakan oleh KPK untuk melakukan supervisi dalam gelar perkara bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung pekan ini.

Yang terbaru, hari ini MAKI juga mempublikasikan percakapan sebagai pertanggungjawaban kepada publik terkait istilah “bapakku-bapakmu” dan “king maker”.

MAKI menujukkan berupa foto dari print out yang diduga percakapan melalui aplikasi Whatsapp (WA) antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) dan pengacara Anita Dewi Kolopaking (ADK).

MAKI menduga percakapan itu dilakukan dalam pengurusan fatwa hukum di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesi untuk membantu pembebasan tersangka Djoko Tjandra dari kasus yang menjeratnya berupa penjara dua tahun atas perkara dugaan korupsi hak tagih Bank Bali.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Terpapar Covid-19 Semakin Tinggi , Muhammadiyah Minta Pertimbangkan Penundaan Pilkada

Mon Sep 21 , 2020
0 (0) Jakarta: Kasus Covid-19 kian mengkhawatirkan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun meminta pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan opsi penundaan Pilkada Serentak yang rencananya akan digelar pada 9 Desember nanti. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, dan instansi terkait. “KPU […]