by

BPJS Di Minta Untuk kaki Standar Kelas

Jakarta – Konsep Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dilakukan BPJS Kesehatan diminta dikaji secara matang.

Kajian itu diperlukan dengan mempertimbangkan kesiapan layanan di rumah sakit dan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit keuangan.

“Ini berkaitan dengan kesiapan fiskal Pemerintah dan banyak persoalan yang muncul kalau diterapkan satu kelas. Ini harus saya bilang dikaji saja dulu jangan ditetapkan buru-buru, apalagi diimplementasikan 1 Januari 2023,” kata Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dalam perbincangan bersama RRI, Jumat (8/7/2022).

Menurutnya, perlu ada pemetaan masalah kalau kebijakan ini benar-benar akan diterapkan. Apalagi, potensi tunggakan akan lebih tinggi lagi yang pada gilirannya BPJS Kesehatan akan defisit keuangan kembali.

“Dampaknya, masyarakat kurang mengetahui tentang KRIS pada saat diimplementasikan secara menyeluruh 1 Januari 2023 nanti, dan ketidaktahuan ini akan menjadi masalah bagi peserta JKN,” jelasnya.

Diketahui, Pemerintah terus mempersiapkan pelaksanaan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Seluruh kajian tentang dua hal ini telah dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan beberapa kementerian terkait lainnya. Namun, ketentuan tentang KDK dan KRIS ini belum diterbitkan secara resmi dalam regulasi.

Kehadiran KDK merupakan amanat Pasal 19 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN) sementara KRIS diamanatkan Pasal 23 ayat (4) UU SJSN. Tentang kajian kedua hal ini, uji coba dan implementasinya diatur di Pasal 54A dan Pasal 54B Peraturan Presiden (Perpes) no. 64 Tahun 2020.

Merujuk Pasal 54B Perpres 64 Tahun 2020, manfaat KDK dan KRIS diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022.

“Ini artinya, manfaat KDK dan KRIS seharusnya sudah diterapkan saat ini secara bertahap dan diberlakukan secara keseluruhan mulai 1 Januari 2023. Namun hingga kini regulasi yang mengatur KDK dan KRIS belum juga terbit,” pungkasnya.(RT)