Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta komitmen penuh pemerintah daerah (Pemda) dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemda dinilai berperan sangat penting dalam hal ini karena laju pembangunan di daerah sangat masif atau berkembang cepat.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari bencana alam serta akibat dampak perubahan iklim.
“Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim butuh komitmen politik karena harus dimulai dari kepala daerah yang diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” kata Dwikorita Karnawati dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id, Jumat (6/8/2021) malam.
Menurutnya, pemerintah setempat harus siap mengantisipasi kejadian badai tropis, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang dan kekeringan yang diprediksi akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat, ataupun mencairnya es di puncak Jaya Wijaya Papua, yang diprediksi oleh BMKG akan punah di tahun 2025, dan naiknya muka air laut.
“Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah mendesak harus dilakukan segera untuk mencegah risiko dan kerugian yang lebih besar,” jelasnya dalam acara webinar yang digelar Deputi Bidang Klmatologi BMKG.
Ia menhelaskan, mengatasi persoalan perubahan iklim adalah tugas yang cukup menantang, karena ini membutuhkan komitmen gotong royong dan koneksitas yang kuat dari level pusat hingga daerah, dengan usaha-usaha yang komprehensif dan nyata.
Ia mencontohkan, misalnya lebih menggencarkan penghijauan secara tepat, pengendalian tata ruang secara lestari, pencegahan masif terhadap karhutla, menggalakkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil, menerapkan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
“Jika komitmen hanya dilakukan satu daerah saja, maka hal tersebut, menjadi kurang berarti, masyarakat juga harus dilibatkan, tidak hanya pemerintah,” terangnya.
“Kita harus membangun persepsi bersama bahwa perubahan iklim ini adalah sebuah kerisauan dan ancaman bersama yang juga harus dimitigasi bersama-sama, karena dampaknya tidak mengenal batas administrasi, tambahnya.
Menurutnya, sejumlah fakta yang dirilis World Meteorological Organization (WMO) dimana suhu tahun 2020 menjadi salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat meski terjadi La Nina.
Selain itu, temperatur rata-rata global permukaan bumi saat ini sudah mencapai 1,2 derajat celcius lebih tinggi jika dibandingkan suhu pada 1850-an.
Ia menambahkan, di Indonesia berdasarkan pengamatan BMKG, depanjang 2020 merupakan tahun terpanas kedua dalam catatan. Pengamatan dari 91 stasiun BMKG menunjukkan suhu rata-rata permukaan di Indonesia sepanjang 2020 lebih tinggi 0,7°C dari rata-rata periode referensi sejak 1981 hingga 2010.
Ia menegaskan, hal ini memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi.
Salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kekeringan yang ekstrem, tetapi juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan partikulat ke udara.
“Saya berharap fakta-fakta ini dapat perhatian kita bersama guna mencegah pemanasan global semakin parah,” tegasnya.
BMKG berkomitmen untuk terus meningkatkan kecakapan Sumbet Daya Manusia (SDM) dan keandalan teknologinya untuk observasi, processing, analisis, prakiraan, prediksi, proyeksi dan peringatan dini, agar tren dan anomali iklim dan cuaca serta potensi kejadian ekstrem dapat terdeteksi lebih dini, sehingga upaya antisipasi dan mitigasi bersama semua pihak dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat dan akurat.
Sejumlah pihak yang hadir sebagai pembicara dalam webinar tersebut diantaranya Agus Justianto Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Christoph Zellwenger dari Global Atmosphere Watch (GAW) World Calibration Centre dan Martin Steinbacher dari Science Activity Center, Switzerland.