BEM SI Minta Jokowi Batalkan UU Ciptaker

0
(0)

Jakarta: Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10) lalu. Namun Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tetap akan melakukan demonstrasi pada Kamis (8/10) besok.

Alasannya, BEM SI memandang UU Cipta Kerja masih dapat dimentahkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kita fokus mengagalkan Omnibus Law, yang sebenarnya desakan ini kepada Pak Presiden. Kita meminta pemerintah menolak secara langsung atas nama presiden,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Remy Hastian kepada RRI.co.id di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

BEM SI melihat ada sebuah persekongkolan dibalik pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Senin kemarin.

“Ada persekongkolan yang nyata target dengan pengesahan di Paripurna itu pada tanggal 8 Oktober, tapi dimajukan secara tiba-tiba pada malam hari, itu pun membuat kita dikhianati, kenapa? Karena banyak masyarakat menilai bahwa omnibus law bukan salah satu solusi untuk masalah-masalah di Indonesia, terutama bidang investasi,” ucapnya.

Sementara yang menjadi sorotan BEM sendiri dalam UU Cipta Kerja soal pasal pendidikan yang ada di dalamnya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 26 poin (K), yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.

BACA JUGA: BEM Seluruh Indonesia Umumkan Geruduk Istana

Kemudian Pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Ciptaker itu.

“Ini skema pandangan pendidikan menjadi bidang investasi, yang kaya akan menjadi kaya yang miskin akan menjadi miskin. Akan ada kesenjangan,” tegasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Sekjen DPR Kesal Gedung DPR Dijual DI Layanan E-Commerse

Thu Oct 8 , 2020
0 (0) Jakarta: Penawaran di sejumlah layanan e-commerce terpantau beberapa akun menjual Gedung DPR beserta isinya secara terang-terangan. Hal ini merupakan bentuk ekspresi kekesalan warganet setelah DPR dan pemerintah mengesahkan Undang Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPR RI baru merespons hari ini, Rabu (7/10/2020). Indra […]