Thursday, May 6

Belum Ada Skema Khusus untuk Membantu Sekolah Swasta

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui bahwa belum ada skema khusus untuk membantu sekolah swasta. Kecuali, melakukan relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Bagaimana Kemendikbud membantu sekolah-sekolah swasta yang sekarang ini sudah banyak mengeluh. Kami telah melakukan survei ada sekitar 56 persen sekolah swasta yang meminta agar dibantu dalam masa krisis ini,” kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad, Kamis (30/4).

Selain itu, sekitar 60 persen siswa juga meminta agar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bisa dibayar 50 persen. Akibat bencana nasional Covid-19, membuat orang tua kesulitan secara finansial untuk membayar SPP. Sementara operasional sekolah swasta, sebagian besar masih mengandalkan SPP dari siswa.

“Persoalan SPP SMA/SMK Negeri memang keputusan pengurangan SPP diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi masing-masing, tapi memang yang paling berat itu adalah sekolah swasta,” terangnya.

Sementara, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan pemberlakuan Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bekerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berimplikasi terhadap kemampuan ekonomi keluarga karena menjadi korban PHK dari tempat kerja sebagai dampak Covid-19. Diantara para keluarga tersebut ada orang tua siswa yang anaknya di sekolah swasta.

Menurunnya pendapatan bahkan mungkin kehilangan penghasilan, maka sulit bagi wali murid membayar iuran sekolah. Yayasan pun karena bergantung pada dana orang tua (SPP), akhirnya sulit mengelola sekolah dan memberikan upah bagi guru. Sehingga guru terancam di-PHK atau minimal dipotong 50 persen upahnya.

“Disinilah, pemerintah semestinya mampu mengantisipasi lonjakan sekolah swasta yang seperti ini. Di sisi lain, pencairan Dana BOS ada kendala-kendala teknis. Selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih atau insentif kepada sekolah swasta yang seperti ini. Tindakan afirmatif yang di luar dana BOS tentunya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim.(EP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *