by

Bea Materai Rp10.000, Asosiasi E-commerce Keberatan

Jakarta: Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) keberatan dengan rencana Pemerintah yang mengenakan bea materai sebesar Rp10.000 untuk dokumen elektronik berupa term and conditions (T&C) pada transaksi di platform digital termasuk e-commerce.

Kepala Bagian Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Rofi Udarojat meminta rencana itu dikaji ulang.

“Terkait term and conditions (T&C) bagi kami sulit dilaksanakan, untuk itu kami meminta supaya bisa dikaji ulang secara kebijakannya. Kami merekomendasikan kalau bisa ada pengecualian untuk pelaksanaan bea materai karena objek-objek lain juga ada dikecualikan oleh Dirjen Pajak,” kata Rofi dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Selasa (14/6/2022).

Menurutnya, kalau kebijakan ini dipaksakan nantinya akan berdampak luas bagi masyarakat.

“Kalau dipaksakan nantinya justru akan membuat dokumen yang lain malah nanti jadi sulit untuk pelaksanaanya karena orang jadi enggan untuk masuk ke platform online kalau belum-belum sudah diminta Rp10.000, itu yang kami khawatirkan,” jelasnya.

Terkait kebijakan ini, pihaknya selalu berdiskusi dengan pemerintah dan berharap kebijakan ini bisa dikaji ulang karena akan memberatkan masyarakat.

“Apalagi pemerintah programnya sekarang UMKM Go Digital sebanyak 30 juta UMKM ditargetkan tahun 2024 sudah bisa masuk ke dalam online dan kalau UMKM pasti sensitif jika dikenakan bea materai Rp10.000 itu,” ungkapnya.

Untuk diektahui, rencana pengenaan bea materai untuk T&C e-commerce tersebut diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.

Dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa bea materai dikenakan untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta. Baik sebagai penerimaan uang atau berisi pengakuan utang.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.