Batalkan Haji 2020, DPR Nilai Menag Membuat Gaduh Lagi

0
(0)

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) dinilai mengabaikan Undang-Undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah lantaran membatalkan pemberangkatan haji secara sepihak. Regulasi itu mengatur tentang tatacara pelaksanaan haji dan umrah dan semua keputusan terkait ibadah tersebut harus dibicarakan dan diputuskan bersama antara DPR dengan pemerintah.

“Lagi-lagi Menteri Agama (Fachrul Razi) offsidde, hal sepenting dan segenting itu tidak melibatkan DPR. Padahal UU No.8/2019 telah mengatur hal itu. Setiap keputusan lazimnya dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR, apalagi di masa darurat seperti ini. Menag sepertinya gagap memahami UU,” kata anggota Komisi VIII DPR, Nurhasan Zaidi, hari ini (3/6).

Nurhasan menyebutkan bahwa Komisi VIII DPR bakal memanggil Menag untuk mengklarifikasi masalah ini, karena terbukti baru beberapa saat diumumkan masyarakat sudah gaduh.


“Menteri agama harus bertanggung jawab, termasuk mencabut KMA itu bila ternyata ada kontigensi plan yang lebih baik yang kita putuskan saat rapat besok,” ucap dia.

Nurhasan mengingatkan, ibadah haji sangat terkait dengan hajat hidup rakyat. Konsekuensinya tak hanya terkiat pemberangkatan dan pemulangan saja, tapi termasuk dana haji yang telah dibayarkan peserta dan APBN untuk penyelenggaraan hajir serta kontigenssi plan mengenai kemungkinan pembatalan tersebut.

“Seharusnya pemerintah bijak menahan diri mengumumkan ini, toh kita sudah sepakati dan agendakan bahwa Kamis 4 Juni 2020, Komisi VIII baru akan rapat dengan Kemenag terkait ini, sambil menunggu keputusan resmi dari Saudi. Kita paham bahwa banyak pertimbangan prioritas untuk pembatalan pelaksanaan haji, tapi harusnya segala kontigensi plan dikomunikasikan secara efektif dan kita putuskan di meja rapat,” ucap dia.(ii/Aza)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Per Hari Ini, 4.265 Surat Izin Melintas Diterbitkan Pemprov DKI

Thu Jun 4 , 2020
0 (0) Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) telah menerbitkan 4.265 surat izin keluar-masuk (SIKM). Artinya, ribuan orang diperbolehkan untuk meninggalkan dan memasuki ibu kota. Adapun permohonan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan teknis, yakni 2.642 menunggu divalidasi penjamin/penanggung […]