Bapaslon Dipidana jika Langgar Protokol Covid-19

0
(0)

Dompu: Tiga Bakal Pasangan Calon (Bapaslon), Kepala Daerah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) siap dipidana jika kedapatan melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Hal itu tertuang dalam kesepakatan bersama.

Sekretaris Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu, Jufri mengatakan Intruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 dan Perda NTB nomor 7 tahun 2020, sebagai landasan pengenaan sanksi pelanggar kesepakatan ini. Penegak aturan ini, adalah alat negara yang di dalamnya ada Polri, TNI dan Kejaksaan.

“Deklarasi ini tidak hanya soal seremonial belaka, ada sanksi di dalamnya. Tidak hanya administrasi, tapi ada pidana,” katanya, Senin (21/9/2020).

Sementara itu, Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat juga menekankan, kesepakatan ini besifat mengikat dan ada pidana yang mengancam jika ketiga bapaslon ini melanggar.

“Yang kita jaga adalah kesehatan masyarakatnya, kami tidak mengurusi soal Pilkadanya,” tambahnya,

Perlu diketahui, ada lima point yang disepakati ketiga Bapaslon. Diantaranya adalah siap mengendalikan massa, bentuk satgas untuk melakukan protokol kesehatan Covid-19.

Selanjutnya bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pendukungnya, siap melakukan testing tracking dan treatment apabila terpapar Covid-19, dan siap menerima sanksi administrasi maupun sanksi pidana jika melanggar kesepakatan.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

MA Disentil Karena Sering Kurangi Hukuman Koruptor

Mon Sep 21 , 2020
0 (0) Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi putusan Hakim Mahkamah Agung yang semakin sering mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) koruptor. Lembaga antirasuah mencatat sepanjang 2019-2020 setidaknya terdapat 20 perkara yang ditangani KPK, hukumannya dipotong oleh Mahkamah Agung. “KPK menyayangkan dengan semakin banyaknya putusan MA ditingkat upaya hukum luar biasa (PK) […]