Tanggal 28 Februari, Program Relaksasi BPJS Ketenagakerjaan Berakhir 0 (0)

Jakarta: Program Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan yang bergulir sejak Agustus 2020 resmi berakhir pada Minggu (28/2/2021).

Hingga akhir masa relaksasi, BPJAMSOSTEK telah memberikan keringanan sebesar Rp 3,922 triliun dan program relaksasi iuran ini dinikmati 580.190 Pemberi Kerja atau Badan Usaha.

Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin mengatakan jika perusahaan telah melaksanakan amanah yang diberikan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19.

“Program relaksasi ini sudah kita jalankan selama 6 bulan sesuai ketentuannya, untuk segmen pekerja informal dan jasa konstruksi sudah berakhir kemarin, yakni tanggal 31 Januari 2021, namun untuk segmen pekerja penerima upah, relaksasi batas akhir pembayaran iuran bulan januari akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2021,” Zainudin dia, Jumat (26/2/2021) seperti dikutip dari Liputan6.com.

Diketahui, pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional, telah menimbulkan implikasi pada aspek ekonomi dan sosial yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan berpotensi terhadap ketidakmampuan perusahaan memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Legalisasi Usaha Miras, Buah Kehadiran Ciptaker 5 (1)

Jakarta: Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengaku sangat kecewa dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang Usaha Penanaman Modal, yang ternyata ikut membuka pintu investasi industri minuman keras (Miras) sampai eceran.

“Jadi saya melihat inilah salah satu buah dari disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang nampak jelas lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari kepentingan rakyat,” ujar Anwar Abbas di Jakarta, seperti dilansir sindonews, Minggu (28/2/2021).

Abbas juga mengaku tidak mengerti dengan keputusan pemerintah yang sekarang menempatkan industri minuman keras ke dalam kategori usaha terbuka, padahal sebelumnya masuk dalam kategori bidang usaha tertutup.

Abbas menduga kuat, hal itu terjadi karena pemerintah melihat industri miras ini sebagai salah satu industri yang masuk ke dalam daftar positif investasi (DPI), terhitung sejak tahun ini (2021).

Menurut dia, pemerintah seharusnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat, tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi rakyatnya.

“Tapi di situlah anehnya, dimana pemerintah malah membuat kebijakan yang menentang dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut,” kata Anwar Abbas.

Wakil Ketua Umum MUI ini melihat, dengan adanya kebijakan itu, tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan dunia usaha.

“Bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemashlahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dengan kehadiran kebijakan itu, dia melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah, karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini.

“Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945, tapi dalam praktiknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” tutup Anwar Abbas.

Wacana KLB Demokrat di Bali, Mudarta Menolak 0 (0)

Denpasar: Pengurus Partai Demokrat, mulai tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 9 kabupaten/kota di Bali menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dikabarkan akan dilaksanakan di Bali dalam waktu dekat.

“Kami dengan tegas menolak digelarnya KLB illegal tersebut di Bali,” ucap Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta kepada RRI, Minggu (28/2/2021).

Mudarta mengatakan, penolakan merupakan sikap kader dan pengurus Partai Demokrat se-Bali. Pernyataan sikap yang dibuat 10 punggawa Partai Demokrat di Pulau Dewata itu berisikan 5 poin.

Mudarta menyebut, KLB tersebut tidak memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah daerah, kepolisian serta pihak berwenang lainnya, tidak memberikan ijin jika benar akan ada kegiatan KLB tersebut.

“Legalitas kami dari hasil Kongres V Partai Demokrat telah disahkan oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Keabsahan kepengurusan kami tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-09.AH.11.01 tanggal 18 Mei 2020,” beber Mudarta.

Bila KLB tersebut dipaksakan, Mudarta memastikan, pihaknya tidak akan tinggal diam.

“Ijinkan kami untuk bergerak menegakkan Swadharma kami kepada Partai Demokrat,” tegasnya.

Di akhir pernyataan sikap tersebut, Mudarta mengajak semua pihak bersama-sama menjaga kedamaian Pulau Seribu Pura.

“Mari bersama kita jaga kesucian dan kedamaian Pulau Bali dari perbuatan yang bertentangan dengan Dharma,” pungkasnya.

Yogyakarta-Solo , KRL Hari Ini Diresmikan 0 (0)

Jakarta: Kereta Rel Listrik (KRL) lintas Yogyakarta-Solo hari ini, Senin (1/3/2021) akan diresmikan.

Peresmian KRL tersebut jadwalnya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Saya meninjau menginspeksi KRL Jogja-Solo dari Solo ke Jogja. KRL sudah operasi sejak tanggal 12 Februari. Saya menyambut gembira bahwa besok Pak Presiden berkenan meresmikan,” kata Menhub Budi Karya Sumadi, dikutip dari Solopos.com, Senin (1/3/2021).

Keharian KRL rute Jogja-Solo ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi masyarakat sekitar.

Serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, khususnya yang berada di Yogyakarta, Klaten, dan Solo.

Sebelum dilakukannya peresmian oleh Jokowi, Menhub bersama rombongan KAI telah melakukan inspeksi pada Minggu (28/22021) kemarin.

Menurutnya KRL ini digadang-gadang menjadi salah satu angkutan massal di masa depan. KRL telah di tetapkan di Jakarta, dan diklaim kecepatannya meningkat sering adanya tambahan jumlah stasiun dari 7 menjadi 11 tapi kecepatannya meningkat dari 72 menit menjadi 68 menit.

Demikian Menhub menjelaskan saat mencoba langsung naik KRL Yogyakarta-Solo dari Solo kereta sangat stabil. Menurutnya hampir tidak ada goncangan saat naik KRL Yogyakarta-Solo ini.

“Saya senang sekali jumlah penumpang juga naik saya apresiasi yang dilakukan KAI dan Dirjen KAI,” ungkapnya.

Selain itu, Menhub berharap, jika nantinya KRL Yogyakarta Solo ini dapat memenuhi jarak yang lebih jauh lagi tidak hanya Yogyakarta Solo, yakni ke arah barat hingga Kutoarjo dan ke arah timur hingga Madiun.

“Bisa dibayangkan orang Madiun bisa berangkat kerja dengan KRL ini,” pungkasnya. (Ccp)

KUMKM Bisa Ikut Pengadaan Pemerintah Bernilai Rp15 M 0 (0)

Jakarta: Peran usaha mikro, kecil (UMK) dan koperasi semakin ditingkatkan lagi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekarang, batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi meningkat menjadi Rp15 miliar atau naik enam kali lipat dari sebelumnya hanya Rp2,5 miliar.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021 berlaku mulai sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

“Terbitnya Perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sabtu (27/2/2021).

Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp15 miliar.

Menteri Teten mengatakan melalui PP No. 7 Tahun 2021 pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40 persen untuk UMK dan koperasi. Hal yang sama juga dituangkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021.

“Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMK dan koperasi,” kata Teten.

Untuk memberikan kemudahan bagi, rencana pengadaan harus masuk dalam katalog elektronik Pemerintah menjamin aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMK dan koperasi dikelola dengan transparansi.

PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan adanya pengawasan dan realisasi pelaksanaan alokasi pengadaan 40 persen tersebut harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Pengawasan mulai dari pemenuhan kewajiban pengalokasian hingga realisasi yang dilakukan oleh menteri/menteri teknis dan pemda. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan (whistleblowing system) dalam rangka pengawasan.

BPN Ancam Pecat PPAT Mafia Tanah 0 (0)

Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen memberantas kasus mafia tanah dengan menjalankan berbagai langkah strategis, baik represif maupun preventif.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, mengatakan dalam strategi represif, pertama dimulai dari Kementerian ATR/BPN membentuk Satgas Anti Mafia Tanah serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Tak hanya itu, Sofyan Djalil juga berkata bahwa akan lakukan penertiban serta audit untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan jajarannya yang terlibat dalam praktik mafia tanah.

“PPAT sudah diaudit, kita beri tindakan keras berupa pemecatan jika dia tersangka dan terbukti bersalah, begitu juga jika ada pegawai BPN yang bersalah, kita ambil tindakan hukum,” tutur Sofyan Djalil dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Sementarabuntuk langkah preventif, Kementerian ATR/BPN menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni pendataan dan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Selain itu, akan ada peningkatan mekanisme pelayanan di kantor BPN mulai dari layanan profesional anti calo dan anti orang dalam serta layanan pertanahan berbasis elektornik.

“Kalau anda pergi ke kantor BPN, sekarang relatif cukup tertib karena sudah tidak ada lagi pendaftaran via jalur belakang atau orang dalam,” tambah Sofyan Djalil.

Layanan pertanahan elektronik yang sudah berjalan di kantor BPN yakni, Hak Tanggungan Elektronik, Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertifikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan saat ini tengah berlangsung sosialisasi tahap awal untuk sertifikat tanah elektronik.

“Layanan dan transaksi elektronik lebih mudah, transparan, terjamin dan nyaman, dan hal ini adalah salah satu untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat,” ungkap Sofyan Djalil.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa kasus sengketa dan mafia tanah yang berhasil diselesaikan Kementerian ATR/BPN di berbagai daerah, seperti kasus mafia tanah di Kota Padang, Sumatera Barat.

Salah satu oknum punya tanah 3,1 hektare saja namun Ia mengajukan klaim tanah sebesar 740 hektare di kelurahan, pada akhirnya kasus sengketa berhasil selesai dan berpihak kepada rakyat yang berhak.

Satgas Anti Mafia Tanah juga berhasil meringkus dan menjatuhi hukuman penjara bagi mafia tanah di Kota Medan, Sumatra Utara.

“Sebenarnya banyak sekali kasus mafia tanah yang terselesaikan dengan baik, namun karena letaknya di daerah sehingga kurang mendapat perhatian,” ungkap dia.

“Kami dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat,” tambahnya.

Luncurkan Aplikasi IniTukang, Guna Bantu Kinerja Tukang Surabaya 0 (0)

Surabaya – Guna menunjang kinerja para pekerja kontruksi ringan, Aplikasi IniTukang hadir memberikan terobosan dan inovasi baru bagi masyarakat.

Setelah resmi dilaunching di Hotel Ibis, Surabaya, Aplikasi ciptaan pemuda Surabaya dan Sidoarjo ini diharapkan mampu menunjang kinerja para pekerja didunia pertukangan.

Egha Rodhuansah selaku CEO IniTukang mengatakan, aplikasi ini diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan tukang dengan kualitas tinggi untuk kegiatan sehari-hari.

“Jadi masyarakat tidak perlu lagi bingung untuk mencari tenaga untuk membenahi pekerjaan rumah khususnya untuk renovasi. Cukup download aplikasi IniTukang, maka segala kegalauan untuk kegiatan renovasi rumah dapat ditangani,” ujar Egha, Rabu (1/7).

Egha menuturkan bahwa aplikasi IniTukang telah dibuat sekitar setahun yang lalu. Aplikasi IniTukang dibuat dengan dukungan bahwa di era digital seperti saat ini kemudahan dalam segala lini harus dijalankan.

Setiap tukang dari Aplikasi IniTukang telah dibekali oleh beberapa pelatihan seperti, penanganan K3 dibidang kesehatan, penanganan penanggulangan kebakaran, penanganan K3 konsstruksi bangunan dan listrik, dan penanganan K3 pada ketinggian.

Sudarmono, salah satu tukang dari IniTukang turut membagikan testimoni dan apresiasi terhadap aplikasi tersebut.

Menurut Sudarmono aplikasi ini merupakan sebuah semangat baru untuk kembali menggeliatkan perekonomian Jawa Timur khususnya di Surabaya dan Sidoarjo.

“Terobosan sangat bagus dan bermanfaat untuk tenaga kerja. Para tukang bisa memulai kembali pekerjaan di industri rumah tangga (RT) khususnya. Saya rasa akan sangat mempermudah permasalahan yang ada di rumah-rumah masyarakat,” ujar Sudarmono.

Kemudian, ia menambahkan bahwa dirinya begitu optimis bahwa aplikasi ini akan menjadi sebuah produk yang akan membantu masyarakat dan menjadi sangat dibutuhkan.

“Aplikasi ini sangat bagus untuk menggeliatkan kebutuhan kita di masa pandemi. Semoga aplikasi IniTukang bisa kita kawal. Untuk menjawab tantangan perekonomian saat ini,” pungkas Sudarmono. Byob
SurabayaPagi, Surabaya – Guna menunjang kinerja para pekerja kontruksi ringan, Aplikasi IniTukang hadir memberikan terobosan dan inovasi baru bagi masyarakat.

Setelah resmi dilaunching di Hotel Ibis, Surabaya, Aplikasi ciptaan pemuda Surabaya dan Sidoarjo ini diharapkan mampu menunjang kinerja para pekerja didunia pertukangan.

Egha Rodhuansah selaku CEO IniTukang mengatakan, aplikasi ini diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan tukang dengan kualitas tinggi untuk kegiatan sehari-hari.

“Jadi masyarakat tidak perlu lagi bingung untuk mencari tenaga untuk membenahi pekerjaan rumah khususnya untuk renovasi. Cukup download aplikasi IniTukang, maka segala kegalauan untuk kegiatan renovasi rumah dapat ditangani,” ujar Egha, Rabu (1/7).

Egha menuturkan bahwa aplikasi IniTukang telah dibuat sekitar setahun yang lalu. Aplikasi IniTukang dibuat dengan dukungan bahwa di era digital seperti saat ini kemudahan dalam segala lini harus dijalankan.

Setiap tukang dari Aplikasi IniTukang telah dibekali oleh beberapa pelatihan seperti, penanganan K3 dibidang kesehatan, penanganan penanggulangan kebakaran, penanganan K3 konsstruksi bangunan dan listrik, dan penanganan K3 pada ketinggian.

Sudarmono, salah satu tukang dari IniTukang turut membagikan testimoni dan apresiasi terhadap aplikasi tersebut.

Menurut Sudarmono aplikasi ini merupakan sebuah semangat baru untuk kembali menggeliatkan perekonomian Jawa Timur khususnya di Surabaya dan Sidoarjo.

“Terobosan sangat bagus dan bermanfaat untuk tenaga kerja. Para tukang bisa memulai kembali pekerjaan di industri rumah tangga (RT) khususnya. Saya rasa akan sangat mempermudah permasalahan yang ada di rumah-rumah masyarakat,” ujar Sudarmono.

Kemudian, ia menambahkan bahwa dirinya begitu optimis bahwa aplikasi ini akan menjadi sebuah produk yang akan membantu masyarakat dan menjadi sangat dibutuhkan.

“Aplikasi ini sangat bagus untuk menggeliatkan kebutuhan kita di masa pandemi. Semoga aplikasi IniTukang bisa kita kawal. Untuk menjawab tantangan perekonomian saat ini,” pungkas Sudarmono.

Menkes Bersyukur Indonesia Amankan Empat Vaksin 0 (0)

Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersyukur pemerintah Indonesia bisa mendapatkan empat jenis vaksin COVID-19 dari negara produsennya sehingga bisa dipakai untuk imunisasi bagi masyarakat.

“Kita beruntung bisa dapat duluan,” kata Budi dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan langkah Indonesia tergolong baik bisa mendapatkan empat vaksin yang tersedia, menilik banyak negara belum bisa memperoleh suplai antivirus COVID-19 tersebut.

“Vaksin pemerintah ada empat, yaitu Sinovac, AstraZeneca dari London Inggris, Pfizer Jerman-Amerika, Novavac Amerika. Empat vaksin ini masalah pada suplainya, seluruh dunia rebutan. ASEAN belum semua dapat, Australia baru dapat, Jepang baru mulai, tetangga kita belum mulai,” kata dia.

Sementara itu, Menkes Budi mengatakan untuk vaksinasi di luar pemerintah atau melalui swasta diperbolehkan selama mendapatkan legalitas keamanan dari otoritas terkait, seperti dari Badan Kesehatan Dunia WHO dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menurut dia, selama lulus uji keamanan dari otoritas terkait, maka sebaiknya tidak ragu untuk menggunakan itu. “Pesan saya selama lulus WHO, BPOM, pakai saja. Semakin cepat semakin baik,” katanya.

Kecepatan masyarakat mendapat vaksin, kata dia, dapat menekan angka kesakitan dan meninggal akibat COVID-19. Semakin ditunda maka korban akan semakin banyak berjatuhan.

“Setiap hari wafat 300 orang, sebulan 9 ribu. Kalau kita tunda setahun maka bisa 108 ribu orang wafat. Bayangkan negara-negara tetangga terlambat vaksinasi berapa manusia yang tidak bisa kita lindungi,” katanya.
(EP/Ant)

Nigeria Catat 22 Kematian Akibat Demam Lassa 0 (0)

Abuja–Sebanyak 22 orang di Nigeria meninggal akibat wabah demam Lassa sejak Januari, kata pihak berwenang Sabtu. Pusat Pengendalian Penyakit Nasional (NCDC), badan Nigeria yang bertanggung jawab atas wabah, mengatakan 102 kasus telah terdeteksi di negara bagian Edo, Ondo, Ebonyi, Nasarawa, Enugu, Taraba dan Bauchi sejak awal tahun.

Organisasi Kesehatan Dunia mengklasifikasikan demam Lassa sebagai penyakit hemoragik virus akut yang disebabkan oleh virus Lassa, sebuah muncul dengan kontaminasi makanan melalui urin hewan pengerat.

Penyakit ini pertama kali ditemukan di timur laut negara bagian Borno pada 1969 setelah seorang wanita misionaris kulit putih jatuh sakit, menurut Kementerian Kesehatan di Borno. Demam Lassa endemik di banyak negara Afrika – termasuk Nigeria, Niger, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Mali, Togo, dan mungkin di bagian utara Kamerun. (NE/Ant)

Ramai-ramai Tolak Izin Miras, Warganet: Hukumnya Haram 0 (0)

Jakarta – Minuman keras (miras) masih menjadi trending topic di sosial media Twitter. Lebih dari 47 ribu cuitan #miras pada hari ini, Minggu (28/2).

Masih dengan alasan yang sama, warganet menyerukan ketidak setujuan terhadap izin investasi miras di Indonesia.

Miras didukung dengan alasan kearifan lokal. Giliran terpuruk dan kacau yang disalahin agama. Setan pensiun dini lihat kelakuan kalian,” tulis akun @Fierda.

Ketua MUI Dr Cholil Nafis: Tidak Ada Kearifan Lokal, Bukti Kriminal karena Miras Banyak, Untuk Apa Melegalkan Investasi?
Polisi Sita Ratusan Botol Miras di Solo

“Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dg mendukung beredarnya miras maka hukumnya haram. Jika Negara ini harus melarang beredarnya miras maka apalagi investasinya juga harus dilarang. Tak ada alasan karena kearifan lokal kemudian Malah melegalkan dalam investasi miras,” tulis akun @cholilnafis.

“Selamat Pagi Pak Jokowi. Sebelum ttd pepres investasi miras di Papua, apakah tau disana bnyk yg tidur di pinggir jalan raya pagi-pagi ato liat suami istri tengah malam saling tabok gegara si suami mabok? Dan 2/3 gajinya tuk miras? Saya pernah liat dgn mata kepala sendiri Pak!,” tulis akun @Raj4purwa.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pembukaan izin investasi minuman keras di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pemerintah mengatur ada empat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu, yaitu industri minuman keras mengandung alkohol, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol, serta perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. (lia)