Aturan Kendaraan Ganjil Genap Dipastikan Tetap Diberlakukan

0
(0)

Jakarta: Pelaksanaan PSBB di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama masa transisi dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif.

Diketahui, PSBB transisi di Jakarta mulai berjalan pada Jumat (5/6/2020) hingga akhir Juni 2020.

Salah satu aturan yang kembali berlaku di DKI Jakarta adalah sistem ganjil-genap. Sebelumnya, aturan sistem ganjil-genap dihentikan sementara saat masa PSBB empat tahap.

“Kita sampaikan pesan kenapa ada ganjil-genap. Bukan pengendalian kemacetan, tapi untuk pengendalian jumlah orang bepergian,” ucap Anies.

Dalam Pergub 51, aturan ganjil-genap berlaku untuk kendaraan pribadi. Bukan hanya mobil, tapi juga untuk pengendara sepeda motor.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

“Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil-genap pada kawasan pengendalian lalu lintas”.

Pada Pasal 18 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap, begitupun sebaliknya.

Aturan ini tidak berlaku untuk 8 sektor, yakni kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara; pemadam kebakaran dan ambulans; kendaraan pertolongan kecelakaan lalu lintas; kendaraan pimpinan dan pejabat asing; kendaraan pejabat negara, kendaraan dinas operasional plat dinas, TNI-Polri, kendaraan pembawa penyandang disabilitas; kendaraan angkutan umum, kendaraan angkutan barang; kendaraan kepentingan tertentu, dan angkutan roda dua atau roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan Dinas Perhubungan.

Dalam Pasal 18 ayat 3, disebutkan pemberlakuan kawasan ganjil genap ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Penetapan kawasan ganjil genap akan diberlakukan oleh Dinas Perhubungan.

“Dalam hal ditetapkan keputusan gubernur mengenai kawasan ganjil genap, Dishub menetapkan pedoman teknis mengenai ruas jalan yang memberlakukan sistem ganjil genap,” tulis Pasal 18 ayat 4.

Pemprov DKI menyatakan pemberlakuan kembali sistem ganjil-genap juga dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam mengatur karyawan yang bekerja dari kantor. Dalam PSBB transisi, kantor sudah diizinkan beroperasi 8 Juni, namun kapasitasnya hanya 50 persen dan karyawan dibagi 2 shift.

Di sisi lain, Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, mengungkapkan, sistem ganjil-genap masih tidak berlaku sepekan ke depan, atau setidaknya sampai perpanjangan PSBB DKI berakhir. Sehingga, belum diputuskan kapan aturan ini berlaku.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Luhut: Suka Tidak Suka, Senang Tidak Senang, China Tak Bisa Dimusuhi

Sat Jun 6 , 2020
0 (0) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan China menjadi salah satu kekuatan dunia yang tidak bisa diabaikan. Termasuk oleh Indonesia. Hal itu diungkapkannya menyusul banyaknya isu negatif yang berhembus soal keterkaitannya dengan negara tirai bambu, khususnya dalam bidang investasi. “Supaya anak muda tahu, ekonomi Tiongkok […]