Asrul Sani Tanggapi Pernyataan Kontroversial Tjahjo Kumolo

0
(0)

Jakarta: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Arsul Sani menanggapi adanya pernyataan kontroversial dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo yang menyatakan bahwa tidak adanya sanksi terkait kasus hubungan sesama jenis di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan bahwa, dengan adanya pernyataan Menpan RB Tjahjo tersebut, maka Mantan Menteri Dalam Negeri itu, tidak membaca secara utuh adanya undang-undang KUHP yang memberikan ancaman pidana kepada pelaku perzinahan.

“Saya kira enggak pas pernyataannya (Tjahjo). Dalam KUHP kita sekarang, selingkuh dalam arti perzinahan itu juga bisa dipidana. Jadi, ada pidananya. Hanya karena delik aduan, maka harus ada yang mengadukan (perbuatan zina itu),” ujar Arsul Sani, saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta (12/3/2020).

Lebih lanjut Wakil Ketua MPR, Arsul menjelaskan bahwa pada dasarnya didalam KUHP, terdapat ancaman pidana bagi pelaku zina, aturan itu dikatakan Arsul yakni tercantum pada Pasal 284.

Selain itu didalam KUHP, Arsul menuturkan sanksi atas perilaku asusila Aparatur Sipil Negara juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sehingga menurut Arsul Sani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokratisasi, Tjahjo Kumolo perlu membaca kembali peraturan ketentuan hukum pidana, serta hukum disiplin pegawai negeri.

“Saya kira, Pak Tjahjo perlu membaca ulang. pertama ketentuan hukum pidana kita, dan; kedua, hukuman disiplin pegawai negeri. Di situ kan ada (sanksinya),” tuturnya lagi.

Dengan adanya pernyataan yang dilontarkan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo yang menyebut bahwa tidak ada sanksi bagi ASN yang melakukan hubungan sesama jenis, karena hal tersebut masuk dalam ranah privasi ASN yang bersangkutan.

Maka lebih lanjut kepada Reporter RRI dan sejumlah awak media lainnya, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani mengungkapkan, bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kegaduhan tersendiri ditengah-tengah masyarakat.

Kegaduhan itu diungkapkan Arsul, yakni dengan adanya upaya penyelesaian dari peristiwa perzinahan hubungan sesama jenis bagi ASN, yang sanksinya itu dibuat secara sepihak oleh masyarakat.

“Kalau dianggap begitu, tidak ada hukum (bagi ASN pelaku hubungan sesama jenis), maka nanti masyarakat akan mencari hukumnya sendiri. Apa itu hukumnya sendiri? Ya digelandang lah (pelakunya),” pungkas Arsul Sani.(RRI)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Gubernur Banten Sebut Kini Ada Empat Warga Positif Corona

Fri Mar 13 , 2020
0 (0) Gubernur Banten Wahidin Halim sebelumnya dalam video di media sosial menyatakan ada dua warganya yang positif Corona Covid-19. Kali ini, eks Wali Kota Tangerang itu kembali menyatakan ada penambahan pasien positif Corona. Video berdurasi 2 menit 10 detik itu berisikan pernyataan adanya penambahan warga Banten yang dinyatakan positif […]