Anies Terbitkan Pergub 41, Pelanggar PSBB akan Didenda

0
(0)

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 tahun 2020 tentang anksi bagi para pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengenaan sanksi bagi pelanggar dan untuk mengoptimalkan PSBB.

Anies mengawali seluruh sanksi dengan teguran tertulis yang akan dilanjutkan oleh penerapan sanksi lainnya. Selain itu, regulasi juga diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan warga DKI terhadap /physical-social distancing/ (menjaga jarak) dan penerapan protokol pencegahan Covid-19.



Ternyata, Anies telah mengundangkan peraturan ini sejak tanggal 30 April lalu, tapi baru diunggah di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemprov DKI pada hari ini, Senin (11/5). Berikut ringkasan isi dari Pergub Nomor 41 Tahun 2020 tentang sanksi bagi para pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB):

Denda

Tercantum hukuman denda yang akan disetorkan ke kas daerah oleh dinas yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Misalnya, denda administratif paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp250 ribu untuk warga yang tak menggunakan masker, dan ‘nongkrong’ lebih dari lima orang, ditarik oleh satpol pp dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Adapun, pelanggaran pembatasan aktivitas di tempat kerja dikenakan untuk perusahaan yang tidak dikecualikan dan bakal mendapat penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan. Baru kemudian terkena denda sebesar paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp10 juta.

Sementara, untuk perusahaan yang dikecualikan tapi tak menerapkan prinsip PSBB, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp50 juta. Kedua jenis sanksi denda ini ditarik oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait.

Lalu, aturan untuk setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB masih mengakomodasi makan di tempat dan tidak menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Pelanggaran ini dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan, dan denda administratif paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp10 juta yang ditarik satpol pp didampingi perangkat daerah terkait.

Kemudian, untuk penanggung jawab hotel dan usaha konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan denda serupa, yakni paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp50 juta. Adapun setiap orang atau badan hukum yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan dan menimbulkan kerumunan orang, dikenai denda administratif paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp10 juta.

Sanksi di Bidang Transportasi

Selain itu, ada denda dan hukuman sektor transportasi yang akan dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Pertama, setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50 persen dari kapasitas kendaraan atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan.

Pelanggar akan dikenakan sanksi denda administratif paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp1 juta, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum, dan tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor ke tempat yang disediakan Pemprov DKI, yakni kantor kelurahan atau kantor kecamatan oleh Satpol PP. Lalu, Pemprov DKI akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 jam untuk mengambil kendaraannya.

Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu tiga hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dishub DKI yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengemudi sepeda motor yang masih membawa penumpang atau tidak menggunakan masker, akan dikenakan sanksi denda administratif paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp250 ribu, serta sanksi penderekan serupa pelanggar PSBB yang menggunakan mobil.

Selanjutnya, sanksi setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi denda administrasi serupa. Terakhir, setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50 persen, tak memakai masker, dan pembatasan jam operasional, dikenai sanksi yang tampak lebih berat, yakni denda administratif paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp500.000 dan hukuman penderekan serupa.

Kerja Sosial

Sebelumnya, rencana peraturan ini diungkap oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin. Ia mengatakan, bahwa Satpol PP DKI akan memberikan rompi berwarna jingga kepada pelanggar PSBB, lalu mereka diminta untuk membersihkan sarana kota.

Ini dimaksudkan agar jenis sanksi yang terakomodasi dalam regulasi ini tetap menimbulkan efek jera untuk pelanggaran ringan sekalipun. Dalam tahapan di dalam Pergub tersebut, hukuman bersih-bersih jalan memakai rompi ini terutama untuk sanksi pelanggaran personal (kerja sosial).

Ini meliputi: tidak menggunakan masker ketika keluar rumah, pelanggaran kumpul-kumpul lebih dari lima orang, kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang. Juga menggunakan kendaraan pribadi dengan kapasitas lebih dari 50 persen kapasitas maksimal. (AS)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Daging Babi Beredar, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Tue May 12 , 2020
0 (0) Baleendah : Untuk memastikan sudah tidak ada daging Babi yang beredar di pasaran, Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung , melakukan inspeksi mendadak atau Sidak ke Pasar tradisional Baleendah, Selasa (12/5/2020). Sedikitnya ada 20 sample daging Sapi milik para pedagang yang dilakukan tes dan hasilnya negatif . “Jadi ini […]