Akankah Gubernur Anies Terapkan Kebijakan ‘Rem Darurat’?

0
(0)

Jakarta – Kasus Covid-19 di DKI Jakarta kembali melonjak pada beberapa waktu belakangan yang ditenggarai sebagai dampak dari penerapan masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju era New Normal.

Pekan lalu, DKI Jakarta mencatat tiga kali penambahan kasus baru harian tertinggi yakni pada 8 Juli sebanyak 344 orang, pada 11 Juli sebanyak 359 orang, dan pada 12 Juli sebanyak 404 orang.

Pada Senin, DKI Jakarta juga melaporkan penambahan kasus paling tinggi (281 kasus) dibandingkan provinsi lain, sehingga total kasus menjadi 14.797 orang

Epidemiolog dari Lapor Covid-19 Iqbal Elyazar mengatakan belum ada tanda-tanda transimisi Covid-19 di DKI Jakarta akan menurun dan situasi ini membuka peluang perlunya PSBB kembali diterapkan.

Iqbal meminta pemerintah tidak ragu untuk menerapkan kembali PSBB jika memang diperlukan, apalagi tenggat evaluasi masa transisi akan jatuh pada Kamis, 16 Juli 2020.

“Kalau pemerintah dan masyarakat sama-sama tidak bisa memaksimalkan pelaksanaan protokol kesehatan, maka PSBB perlu diperpanjang kembali,” kata Iqbal kepada Anadolu Agency, Selasa(14/7).

Lonjakan kasus dalam satu pekan terakhir menurut dia dipicu oleh pelonggaran PSBB ditambah perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan.

Pemprov DKI sebelumnya memberlakukan masa transisi sejak 5 Juni 2020 dimana aktivitas perkantoran kembali diizinkan dengan 50 persen kapasitas, tempat ibadah kembali beroperasi untuk ibadah rutin, hingga pusat perbelanjaan kembali dibuka.

Data menunjukkan ada 6.748 kasus positif yang ditemukan sejak masa transisi berlaku, dimana 66 persen di antaranya merupakan orang tanpa gejala (OTG).

Rasio kasus positif (positivity rate) di Jakarta juga meningkat dua kali lipat menjadi 10,5 persen pada Minggu.

Iqbal mendesak pemerintah dan aparat memaksimalkan pengawasan terhadap protokol kesehatan dan memastikan ada sanksi sosial untuk setiap pelanggaran seperti tidak menggunakan masker di luar rumah.

Selain itu, survei khusus di populasi berisiko seperti pasar dan pemukiman penduduk juga perlu ditingkatkan.

Mayoritas kasus positif yang tanpa gejala menunjukkan indikasi bahwa contact tracing juga harus dilakukan lebih masif.

“Adanya kasus positif yang didapat dari contact tracing mengindikasikan masih ada orang-orang terinfeksi yang belum terlacak,” lanjut Iqbal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan jika kasus terus meningkat maka kebijakan rem darurat mungkin dilakukan. (EP/AA)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Orasi Ketua MUI Jakarta di Gedung DPR Menggetarkan Jiwa

Thu Jul 16 , 2020
0 (0) Jakarta – Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar turut menyampaikan orasi Tolak RUU HIP. Dia menyatakan bahwa sikap seluruh komponen MUI tegas menolak RUU HIP dan mendesak agar RUU HIP dicabut dari Prolegnas. “Kita minta DPR mendengarkan aspirasi. Kalau anggota DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat, maka […]