Ada Potensi Kerawanan, Bawaslu Jambi Ingatkan Kepala Daerah Tak Politisasi Bansos

0
(0)

Jambi– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi mengingatkan jelang tahapan Pilkada 15 Juni mendatang, mengidentifikasi salah satu potensi kerawanan yakni politisasi bantuan sosial (bansos). Bawaslu mengingatkan calon kepala daerah agar tidak terlibat dalam politisasi kegiatan yang diselubungi dengan bantuan sosial (bansos).

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Jambi, Fahrul Rozi, hari Rabu (3/6) mengatakan telah melayangkan surat yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota se Provinsi Jambi terkait pengawasan dalam rangka pencegahan tindakan pelanggaran tertanggal 5 Mei 2020. Tindakan ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan, mengingat ada potensi kerawanan politisasi bansos di Jambi.

“Ini mengingatkan sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir potensi pelanggaran pada tahapan Pilkada nanti,” kata Fahrul Rozi.

Dalam surat tersebut Fahrul Rozi menyamoaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 10 tahun 2016 pada Pasal 71 ayat (3) ; Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Termasuk sanksi juga disampaikan dalam ayat (5), yakni dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,” kata Fahrul Rozi.

Bagaimana dengan penyaluran bansos oleh kepala daerah, kata Fahrul alias Paul sapaan akrabnya, menjelaskan, pihaknya tidak melarang kepada gubernur, bupati atau walikota untuk menyalurkan bansos, apalagi dalam kondisi Negara saat ini dalam musibah pandemi Covid 19, dimana masyarakat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut untuk meringankan bebannya. Namun, dalam penyaluran bansos tersebut, jadi masalah jika kepala daerah memanfaatkan penyaluran bansos untuk kepentingan politik dengan mempengaruhi pemilih atau masyarakat. Dalam Pasal 71 ayat (3) tersebut sudah sangat jelas disampaikan dan jika Kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) tersebut menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan dalam penyaluran bantuan bansos, tentu sanksinya sangat berat, sesuai pada ayat (5) tersebut.

Fahrul Rozi berharap dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 yang berintegritas dan berkualitas. Ia meminta peserta maupun pemilih mentaati peraturan yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 73 dimana calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

“Nah, untuk sanksinya selain calon yang didiskualifikasi, tentu tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 73 ayat (1) tersebut dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Jambi akan menelusuri informasi atau laporan yang diterima, dan proses akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (NE/ant)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Rencana Penerapan New Normal Mencemaskan, Bagaimana Jika Gagal

Thu Jun 4 , 2020
0 (0) Jakarta – Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membolehkan 102 wilayah kabupaten atau kota untuk menerapkan kebijakan new normal. Kebijakan itu dinilai mencemaskan karena secara epidemiologis Indonesia masih berada dalam zona merah pandemi, belum ada tanda-tanda kenormalan. Pakar epidemiologi dan kebijakan publik juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan […]