Hariannasional.com -Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengatakan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia berisiko terhadap keamanan nasional.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri ada di dalamnya. “Kalau benar (isu) itu dan sesuai kenyataan, maka risiko keamanan nasional semakin terlihat,” kata Yurianto dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (25/5).
Menurut dia, isu ini juga akan berdampak pada reputasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kontraproduktif dengan keinginan pemerintah untuk memaksimalkan program ini.
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menyatakan isu ini harus segera ditelusuri dan diklarifikasi kebenarannya. BPJS Kesehatan juga perlu menyiapkan rencana kontigensi dan antisipasi untuk mencegah kebocoran data agar tidak berkelanjutan.