272 Kontrak Kerja Bansos Diselidiki KPK

0
(0)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan pihaknya memperoleh informasi perihal nilai bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 yang sampai ke tangan warga di wilayah Jabodetabek hanya Rp200 ribu.

Dalam proses penyidikan ini, Alex menyebutkan, penyidik juga tengah menelusuri vendor atau perusahaan-perusahaan yang menjadi penyalur bansos di wilayah Jabodetabek yang ditunjuk Kementerian Sosial RI itu diduga kuat tidak laik (tidak layak).

“Prinsipnya kan ada 272 kontrak, semua harus didalami. Siapa yang mendapatkan pekerjaan itu, dari mana atau bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu, dan apakah dia melaksanakan penyaluran sembako atau hanya modal bendera doang. Kita pengin lihat berapa sih dari anggaran sembako yang betul sampai ke masyarakat,” kata Alex kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Sebelumnya, mantan Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara sudah menjadi tersangka, dan disebut KPK menerima jatah Rp10 ribu per paket bantuan sosial (bansos) senilai Rp300 ribu.

Namun KPK tidak menutup ruang apabila ada informasi pemotongan anggaran bansos lebih dari itu.

BACA JUGA: KPK Bergerak! Dana Bansos Disunat Rp100 Ribu

“Semua informasi nanti pasti akan didalami penyidik. Sejauh ini dari pengakuan saksi-saksi baru Rp10 ribu,” tambah Alexander.

Seperti diketahui, Koordinator MAKI (Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman menduga nilai yang ‘disunat’ dari bansos terkait penanganan COVID-19 itu lebih dari Rp10 ribu.

Oleh karena itu, kata Alexander, masyarakat harus proaktif melaporkan atau memberikan informasi kepada KPK perihal ‘penyunatan’ dana bansos itu.

“Kita butuh masukan itu untuk memastikan berapa limit barang. Kalau betul maksimalnya semisal Rp200 ribu, lah ini ada yang Rp100 ribu, keuntungan dibagi-bagi,” ujar Alexander.

“Ada dua juta paket artinya Rp2 triliun, jadi proyek Rp6 triliun tapi informasi dari masyarakat seperti itu, nah kita sekarang sedang mendalami informasi dengan bukti yang riil, konkret, jangan rumor. Kalau rumor, susah kita,” imbuhnya.

Di sisi lain, KPK saat ini mulai menelisik para penyedia bansos Corona yang mendapatkan kontrak dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari situ KPK menelusuri mengenai realisasi penyaluran bansos.

Dalam perkara ini, KPK menjerat Juliari Batubara sebagai tersangka, bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp300 ribu per paket.

Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp8.2 miliar dan Rp8.8 miliar.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang lebih sebesar Rp12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp8.2 miliar.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sekitar Rp8.8 miliar.

Dana tersebut juga diduga kuat akan digunakan untuk keperluan Juliari P Batubara, tersangka utama penerima fee.(rri)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *