KPK Berhak Supervisi Kasus DjokTjan dan Pinangki

0
(0)

Jakarta: KPK dinilai memiliki kewenangan mengambil alih kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak tersebut diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD usai menggelar rapat terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2020).

Mahfud secara khusus menyoroti kasus Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari.

Mahfud menyebutkan, persyaratan jika kasus korupsi diambil alih oleh KPK sudah tertuang dalam Undang-Undang. Beberapa syaratnya antara lain jika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut.

“Itu sudah ada di Undang-Undang dan disepakati menjadi bagian dari supervisi yang dapat diambil alih oleh KPK dari Kejaksaan Agung maupun Polri,” kata dia menambahkan.

Hal itu ditegaskan Menko Polhukam saat memanggil Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango dan Dirjen PP Kemenkumham Prof. Widodo Ekatjahjana.

Dan setelah melalui diskusi panjang lebar, Mahfud mengatakan, semua pihak yang hadir akhirnya sepaham mengenai kewenangan KPK mengambil alih kasus korupsi dari Kejagung maupun Polri.

“Jadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung maupun Polri. Perkara pidana khusus korupsi yang bisa diambil alih oleh KPK, jadi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi,” tegas Mahfud.

Soal kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki, kata Mahfud, KPK dapat memberikan pandangan hingga diundang hadir dalam ekspose perkara yang sedang ditangani.

“Di situ nanti KPK dapat menyatakan pandangannya. Apakah ini sudah oke proporsional atau harus diambil alih, kan nanti KPK sendiri dapat ikut di situ,” tandas Mahfud.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *