Buruh Minta Klaster Ketenagakerjaan Dicabut dari RUU Cipta Kerja

0
(0)

Jakarta – Karena dianggap merugikan hak-hak buruh, KSPI mendesak DPR untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari draf RUU Cipta Kerja. KSPI juga menginginkan agar pemerintah dan DPR RI tidak sedikit pun merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Aksi 25 Agustus ini selain untuk menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR RI yang telah bekerja memenuhi harapan buruh agar bisa didengar. Kalau ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan ke dalam Omnibus Law, sebaiknya masukkan tentang pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (25/8).

Pengawasan yang lebih kuat dipastikan agar setiap aturan yang terangkum dalam UU 13/2003 itu dijalankan dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran hak pekerja. Mereka juga mengusulkan agar ada peningkatan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan yang saat ini belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, KSPI menyatakan setuju investasi masuk ke Indonesia sesuai tujuan pemerintah merancang RUU Cipta Kerja. Namun, pemerintah juga diminta untuk memastikan perlindungan buruh tidak dikurangi.

“Aksi ini akan terus berlanjut jika aspirasi buruh tidak dikabulkan pemerintah dan DPR RI,” tuturnya. KSPI menilai setidaknya ada sembilan alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja.

Poin yang ditolak antara lain hilangnya upah minimum, berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja yang dianggal lebih eksploitatif, potensi karyawan berstatus kontrak tanpa batas waktu, dan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi lebih mudah.

Selain itu, KSPI juga mengkhawatirkan hak cuti dan upah atas cuti yang dihapus, mudahnya tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar untuk masuk ke Indonesia, serta potensi hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun bagi pekerja kontrak. Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan juga datang dari lembaga swadaya masyrakat (LSM) seperti Amnesty International Indonesia.

Sebelumnya, Amnesty menemukan ada setidaknya tujuh pasal yang mengancam hak pekerja dalam draf yang kini berada di tangan DPR. Di antaranya terkait hilangnya batas waktu perjanjian kerja sementara sehingga perusahaan tidak berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap.

Selain itu, Pasal 88C pada draf RUU Cipta Kerja menghapus Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan memukul rata standar upah minimum di semua kota dalam satu provinsi. Pekan lalu, Rabu (19/8), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan hal tersebut.

“Pasal-pasal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja,” kata Usman.

Ribuan orang buruh dari KSPI berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa sejak pukul 10.30 WIB. Aksi ini juga dikawal oleh 5.800 personel gabungan (TNI-Polri)

Pimpinan DPR yang terdiri dari Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco; Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas; dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, sempat menemui pengunjuk rasa. Serikat Pekerja tetap berunjuk rasa meski pada pekan lalu, 32 konfederasi dan federasi serikat pekerja telah bertemu dengan perwakilan DPR membahas sejumlah pasal yang dinilai merugikan. (RAM/AA)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *