Polemik Memiliki Orang Tua Beda Negara

0
(0)

Jakarta: Direktur Tata Negara Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Baroto menyebut masih banyak permasalahan terkait anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campur, antara Warga Negra Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA).

Walaupun, payung hukum tersebut sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Masih terdapat beberapa permasalahan yang ternyata tidak terakomodasi secara baik di dalam undang-undang dimaksud sehingga sering menimbulkan interpretasi yang beragam dalam menangani permasalahan kewarganegaraan ini,” kata Baroto saat melangsungkan Webinar bertajuk ‘Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum’, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Soal kelahiran anak dari orang tua yang sama berkewarganegaraan Indonesia.

“Permasalahan yang dialami anak berkewarganegaraan ganda antara lain (adalah, red) anak dari perkawinan campur yang lahir sebelum sebelum diundangkannya UU Nomor 12 tahun 2006 yang tidak didaftarkan oleh orang tua atau walinya sebagai anak berkewarganegaraan ganda,” kata dia.

Permasalahan lain, menurut dia, masih banyak para orang tua atau wali dari anak memiliki kewarganegaraan ganda. Itu dinilainya tidak mengikuti ketentuan Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006, tentang batas waktu pendaftaran yang berakhir 4 tahun setelah Undang Undang tersebut diundangkan, pada1 Agustus 2010.

“Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebelum diundangkannya UU Nomor 12 tahun 2006 dari ayah WNA dan ibu WNI ataupun sebaliknya. Namun, anak tersebut atau walinya terlambat untuk menyatakan memilih Kewarganegaraan Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan berakhir pada usia 21 tahun, juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini,” ujar dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa persoalan kegandaan warga negara dari anak hasil perkawinan antar negara itu, tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu negara saja.

“Harus ada hubungan bilateral baik antara dua negara dalam menentukan penyelesaian kewarganegaraan tersebut. Namun, dalam membangun hubungan bilateral dengan negara lain, nantinya dalam masalah kewarganegaraan harus mengedepankan prinsip kepentingan Indonesia dalam status kewarganegaraan warganya,” terang Jimly.

Sementara, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Andy Rachmianto mengatakan, permasalahan anak berkewarganegaraan ganda dalam memilih Kewarganegaraan Indonesia juga mengalami kendala dari negara salah satu orang tua WNA.

Beberapa masalah yang ada yaitu, perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara lain.

“Kesadaran dan pemahaman warga Indonesia, ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan. Hal -hal tersebut juga menjadi permasalahan anak berkewarganegaraan ganda dalam memilih Indonesia sebagai status kewarganegaraannya,” ucap Jimly.

Pendiri Farida Law dan Pelaku Perkawinan Campur, Ike Farida, mengatakan permasalahan anak berkewarganegaraan ganda sangat sering terjadi ketika seorang anak yang masih berusia 21 tahun.

“Karena si anak harus memilih salah satu kewarganegaraan. Padahal, pada usia tersebut (21 tahun, red) seorang anak masih labil, terutama dalam memilih hal yang menyangkut masa depan,” singkat Farida.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *