Geger Lobster, Nama Gerindra Dipelesetkan Jadi Gelindra

0
(0)

Jakarta: Koordinator Persatuan Nelayan Nasional Hadi Suprapto mempelesetkan akronim nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjadi Gelindra (Gerakan Lobters Indonesia Raya).

Pelesetan nama ini merujuk pada polemik perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kepada kelompok-kelompok yang memiliki kesedekatan dengannya di partai. Edhy Prabowo sendiri merupakan salah seorang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

“Bisnis benih lobster telah menjadi Kementerian KKP menjadi ladang rente para kader Gerindra. Dan membuat Gerindra jadi Gelindra (Gerakan Lobters Indonesia Raya),” kata Hadi dslam keterangan pers yang diterima RRI.co.id, Selasa (7/7/2020).

Dia menjelaskan, bisnis benih lobster menjadi ladang rente karena banyak sekali kader Gerindra menikmati kemudahan dari Menteri KKP.

“Pemberian kuota ekspor benih lobster oleh Menteri KKP kepada sejumlah perusahaan milik kader Gerindra menunjukan nepotisme dan kolusi yang kuat,” duganya.

Perlu diketahui, Partai Gerindra dipimpin oleh Ketua Umum Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Terkait itu, Hadi menilai Capres di Pilpres 2019 itu seolah-olah menutup mata.

“Jadi Prabowo sepertinya tutup mata, tidak sesuai dengan pernyataannya dan sikapnya untuk memberantas bisnis rente yang ada di semua sumber-sumber alam di Indonesia yang banyak merugikan masyarakat,” duganya lagi.

Padahal menurut dia, untung nelayan sangatlah kecil. Kesejahteraannya pun belum tentu terjamin.

“Bohong besar saja kalau nantinya ekspor benih lobster memberikan kesejahteraan pada nelayan lobster. Karena kenyataannya harga beli benih lobster sangat murah oleh para pencari rente di Kementerian KKP. Tidak kami bayangkan jika waktu itu Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Maka semua departemen akan jadi bisnis rente bagi antek-antek Prabowo Subianto,” tambah dia.

“Untungnya Jokowi yang kepilih lagi. Jokowi jadi contoh tidak ada satu keluarganya pun yang mendapatkan kemudahan berbisnis dadakan dari kebijakan kebijakannya,” pungkas Hadi.

Sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkapkan kini ada 31 perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir lobster.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI kemarin, Edhy membantah kementeriannya menerbitkan izin dengan tak transparan bahkan menguntungkan pihak tertentu. Ditegaskan izin tersebut diberikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Masalah perusahaan masalah siapa yang diajak, kami tidak membatasi dia harus perusahaan. Koperasi boleh tapi saya tidak bisa menentukan. Siapa yang mendaftar, kami terima dan verifikasi,” tegas Edhy.

Edhy juga mengklaim keputusan pembukaan izin ekspor benih lobster adalah untuk memfasilitasi nelayan yang sehari-hari bekerja menangkap benih. (Foto: Istimewa)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *