Din Syamsuddin bersama Sejumlah Akademisi Gugat UU Corona

0
(0)

Jakarta – Din Syamsuddin, Amien Rais, Marwan Batubara dan sejumlah akademisi menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Stabilitas Keuangan Negara. Mereka mengajukan tinjauan yudisial ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu kemarin atas nama Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK).

“Gugatan JR UU No. 2/2020 ini konsisten dengan sikap KMPK yang juga telah menggugat Perppu No. 1/2020 kepada MK pada 13 April 2020,” kata Din, Ketua Komite Pengarah dalam keterangan persnya kepada Indonesiainside.id.

Penolakan KMPK didasari atas lima permasalahan yang ditimbulkan. Pertama, relevansi penerbitan perppu dan penetapannya menjadi UU No.2/2020 jika mengacu UUD 1945. Koalisi menilai, regulasi ini melanggar sejumlah pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 23E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1).
Lalu, mengenai wewenang hak budget DPR yang tereliminasi dan berpotensi menumbulkan penyelewengan. Mereka khawatir terjadi praktik KKN, kartel, dan mal-administrasi penggunaan APBN atas dasar penanganan dampak Covid-19 terhadap sistem perekonomian nasional.

“Padahal untuk maksud tersebut, telah tersedia mekanisme yang baku sesuai Pasal 27 UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara melalui penetapan UU APBN Perubahan,” kata Din.

Dieliminasinya peran budgeting APBN DPR dianggap rawan. Padahal penyusunan dan penetapan APBN, termasuk setiap sen uang rakyat sebagai pembayar pajak dan penanggung hutang, harus memperhatikan kehendak dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh DPR.

Kemudian, beleid itu dianggap berpotensi menumbulkan penyelewengan, moral hazard dan korupsi pada pasal 27. Potensi terulangnya kejahatan seperti terjadi pada BLBI pada pasal 28, serta timbulnya otoriterianisme pada pasal 28.

KMPK kecewa terhadap seluruh fraksi di DPR, kecuali Fraksi PKS yang dianggap telah membiarkan Pemerintah bertindak sepihak menetapkan APBN-P tanpa partisipasi DPR. DPR dinilai justru telah membiarkan hak dan wewenang konstusionalnya secara sukarela dirampas oleh Pemerintah.

Advokat yang bertindak sebagai Kuasa Hukum para pemohon JR yang tergabung dalam KMPK adalah Prof. Dr. Syaiful Bakhri, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Dr. Ahmad Yani, Dr. Dwi Purti Cahyawati, Noor Asyari SH. MH., Dr. Dewi Anggraini, Merdiansa Paputungan, SH., MH. (Msh)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *