Maklumat Kerumunan Dicabut, Masyarakat Belum Boleh Berkumpul

0
(0)

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi mengatakan bahwa meskipun Kapolri Jenderal Idham Azis telah mencabut maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19, namun bukan berarti masyarakat dapat bebas berkumpul.

“Sepertinya ini mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal. Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak. Jangan sampai ada efuria yang dapat membuat second wave dari Covid-19,” ungkapnya melalui keterangan yang diterima pada Minggu (28/6/2020).

Menurutnya masayrakat tidak boleh sembarangan menyikapi pencabutan maklumat tersebut. Ia berharap, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang.

Pasalnya, kata politikus PKS, kenyataan di lapangan masih banyak yang berstatus zona merah, bahkan ada yang sampai hitam. Tentunya hal ini harus menjadi dasar dan tidak bisa disikapi sembarangan.

“Keberhasilan kita melawan pesebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita,” tuturnya.

“Oleh karenanya, dicabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa,” sambungnya.

Untuk itu, ia meminta agar Polri tetap berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan-kebijakan derah yang dibuat harus selalu didukung oleh Polri.

“Termasuk penertipan jaga jarak di tempat umum. Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraan tertib masyarakat,” pungkasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *