Ace: Tuntutan Pemberhentian Jokowi Tidak Nyambung

0
(0)

Site Logo

Site Logo

HOME
INTERNASIONAL
NASIONAL
DAERAH
EKONOMI
POLHUKAM
OLAHRAGA
RONA
HUMANIORA
TEKNOLOGI
HIBURAN
TANGGAP BENCANA
EDITORIAL
BERITA FOTO
PODCAST
VLOG
INDEKS
Ace: Tuntutan Pemberhentian Jokowi Tidak Nyambung
Bagikan :
Foto fraksi golkar

Oleh: Hanna Pratiwi Editor: Bunaiya Fauzi Arubone 25 Jun 2020
KBRN, Jakarta: Desakan massa yang meminta MPR RI menggelar sidang istimewa untuk menghentikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak relevan atau “tidak nyambung” dengan tuntutan demonstrasi penolakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Jaka sembung alias tidak nyambung. Tidak ada kaitannya RUU HIP ini dengan Presiden Jokowi,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, kepada awak media, Rabu (24/6/2020).

Pasalnya menurut Ace, RUU HIP merupakan inisiatif DPR. Terlebih, pemerintah sendiri masih enggan melanjutkan pembahasan. Presiden Jokowi juga tidak mengirimkan surat presiden (Surpres) dan utusan ke DPR untuk terkait itu.

“Ketika pemerintah tidak mengirimkan untuk ditindaklanjutinya dalam pembahasan, maka RUU HIP ini tidak bisa dilanjutkan pembahasannya. Jadi desakan untuk menggelar Sidang Istimewa kepada MPR untuk memberhentikan Presiden Jokowi jelas salah alamat,” tegasnya lagi.

Desakan itu merupakan tuntutan aksi dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang digelar pada Rabu (24/6/2020) siang di depan Gedung DPR. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212 dkk Edy Mulyadi dalam orasinya. Ada 4 tuntutan yang dibacakannya.

“Kita minta mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi,” kata Edy dalam orasinya.

PA 212 menilai pemerintahan Jokowi telah membuka ruang yang besar bagi bangkitnya PKI.

“Kita mendesak sidang umum MPR untuk memberhentikan Jokowi sebagai presiden yang memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI dan Neo-Komunisme,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah meminta penundaan pembahasan RUU HIP dan menjelaskan saat ini fokus yang harus diselesaikan adalah penanganan virus Corona.

“Di sini kita kembalikan ke nomokrasi dulu bahwa prosedurnya ada di lembaga legislatif tentang RUU HIP itu. Saya kira kita tunggu saja perkembangannya itu, akan ada proses-proses politik lebih lanjut yang akan menentukan nasib RUU HIP,” ucap Menko Polhukam Mahfud Md di pada wartawan, Selasa (23/6/2020).

Mahfud mengatakan bahwa RUU HIP merupakan usulan DPR. Makanya pemerintah tidak bisa mencabut usulan tersebut.

“Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan. Kita kembalikan ke sana masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif. Untuk itu kita kembalikan ke sana, tolong dibahas ulang,” demikian Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *