PSBB Transisi, Jam Kerja dan Istirahat PNS DKI Dibagi Dua Sif

0
(0)

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta membagi jam kerja dan jam istirahat PNS di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi dua sif. Penyesuaian ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 38/SE/2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI pada pelaksanaan PSBB di masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif.

Dalam surat yang diteken oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, ini tertulis bahwa 50 persen PNS DKI mulai bekerja di kantor (work from office), sementara sisanya bekerja dari rumah (work from home). “Kepala perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah mengatur jadwal kerja bagi seluruh pegawai aparatur sipil negara di lingkungannya dengan ketentuan sehari bekerja dari rumah dan sehari bekerja di kantor,” tulis Saefullah dalam SE yang dikutip Indonesiainside.id.

Waktu pegawai yang bekerja di kantor, paling sedikit 7,5 jam sehari, begitu pula dengan yang bekerja dari rumah. Sistem sif terbagi dua dengan jarak 2 jam, untuk yang bekerja di kantor pada hari Senin sampai Kamis, jadwal kerja PNS dibagi dua, pertama masuk pukul 07.00 WIB, pulang 15.30 WIB, lalu untuk yang kedua masuk pukul 09.00 WIB, dan pulang 17.30 WIB.

Untuk hari Jumat, sif pertama masuk pukul 07.00 WIB, pulang 16.00 WIB, lalu untuk sif kedua masuk pukul 09.00 WIB, dan pulang 18.00 WIB. Jam istirahat pun dibagi dua dengan durasi satu jam, pertama pukul 11.30 WIB dan pukul 13.00 WIB.

Kendati demikian, PNS yang masuk kelompok rentan masih diminta bekerja dari rumah. Pemprov DKI membuat pengecualian untuk PNS yang memiliki penyakit penyerta dan ibu hamil.

Kedua kelompok ini tetap diperbolehkan bekerja dari rumah, namun tetap harus mengisi absensi atau daftar kehadiran beserta foto menggunakan pakaian dinas dan menyampaikan laporan pekerjaannya kepada atasan. Laporan absensi dilakukan dua kali sehari, yakni pada pukul 07.30 WIB dan 16.00 WIB.

Tapi, ketentuan bekerja dari rumah tidak berlaku bagi PNS yang bertugas melayani langsung masyarakat di bidang penanggulangan kasus pandemi virus corona (Covid-19) di Jakarta. Bagi instansi di bawah Pemprov DKI yang tidak memberlakukan WFH diminta untuk menyediakan fasilitas pencegahan Covid-19 di setiap kantornya. (SD)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *