Rencana Penerapan New Normal Mencemaskan, Bagaimana Jika Gagal

0
(0)

Jakarta – Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membolehkan 102 wilayah kabupaten atau kota untuk menerapkan kebijakan new normal. Kebijakan itu dinilai mencemaskan karena secara epidemiologis Indonesia masih berada dalam zona merah pandemi, belum ada tanda-tanda kenormalan.

Pakar epidemiologi dan kebijakan publik juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan panduan ilmiah dalam menerapkan aturan normal baru. Terburu-buru berdamai dengan Covid-19 berpotensi memicu petaka ganda, yakni berpotensi memicu gelombang kedua dan ekonomi Indonesia makin terpuruk.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, mengingatkan, Indonesia saat ini berada di urutan ke-19 dunia dalam hal penambahan kasus baru. Menurut data organisasi kesehatan dunia (WHO) angka penularan virus atau reproduction rate (RO) virus corona di Indonesia 2,5. Itu artinya, satu penderita bisa menulari 2,5 orang. Tingkat penularan yang tergolong tinggi.



Secara umum, kata dia, ada tiga persoalan kenapa wacana dan kebijakan new normal ini dianggap buruk. Pertama, otorisasi dan organisasi pengambilan keputusan pemerintah masih kacau. Pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dengan strategi yang dipilih adalah Pembtasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2020, kewenangan penetapan PSBB dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Namun, otorisasi new normal dipegang oleh Gugus Tugas. “Ini membuat organisasi pengambilan keputusan jadi tak jelas. Hasilnya sudah bisa kita lihat,” kata Fadli melalui akun Twitter, Rabu (3/6).

Dari 102 wilayah yang diperbolehkan nnew normal oleh Gugus Tugas, misalnya, tak ada satupun kota di Jawa yang masuk rekomendasi, kecuali Tegal. Tapi anehnya, Gubernur Jawa Barat sudah mengumumkan per 1 Juni kemarin ada 15 daerah di Jawa Barat yang boleh menerapkan new normal. “Ini kan jadi kacau otorisasinya,” ucapnya.

Kedua, data misleading. Pemerintah mengklaim, angka reproduksi Covid-19 Indonesia sudah berada di angka 1,09. Dalam standar WHO, angka tersebut bisa dianggap terkendali. Namun, yang menjadi masalah angka yang digunakan pemerintah hanyalah data yang ada di DKI Jakarta.

“Menggunakan tren perbaikan R0 dan Rt di DKI Jakarta sebagai dasar untuk menggaungkan kebijakan new normal di level nasional jelas misleading. Lagi pula, meskipun di atas kertas data Covid-19 di DKI trennya cenderung membaik, data itu tetap harus dilihat secara kritis,” ungkapnya.

Ketiga, basis datanya tak proporsional. Mengutip data Worldometer, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia ternyata memiliki tingkat pengujian yang terburuk di antara negara-negara yang paling terpengaruh oleh Covid-19. Sejauh ini pemerintah Indonesia hanya bisa melakukan 967 tes untuk setiap 1 juta penduduk.

“Bandingkan dengan Amerika Serikat yang melakukan 46.951 tes untuk tiap 1 juta penduduk, Singapura yg mencapai 57.249 per 1 juta penduduk, atau Malaysia yg berada di angka 16.083 per 1 juta penduduk,” ucapnya.

Hingga kini, kata dia, perbandingan tes corona, Indonesia masih berada di urutan 96 dari 100 negara dengan kasus terbanyak. Indonesia hanya berada di atas Afghanistan, Sudan, Pantai Gading, dan Nigeria.

“Jadi, dengan jumlah tes nasional yang sangat tidak proporsional tersebut, menggaungkan wacana new normal menurut saya sebuah langkah spekulatif membahayakan. Dari sisi pengambilan keputusan, kita juga sama-sama melihat kalau wacana new normal ini tak banyak melibatkan pertimbangan kalangan profesi kesehatan. Wacana tersebut lebih banyak didikte kalangan pengusaha. Padahal, bencana yg kita hadapi saat ini adalah bencana kesehatan,” ungkapnya. (01/GUS)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *