Media Asing Soroti Kebijakan Jokowi Longgarkan PSBB di Tengah Pandemi yang Berkelanjutan

0
(0)

Jakarta – Pemerintah Indonesia sedang dalam proses pelonggaran langkah-langkah restriktif dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan untuk mengekang penyebaran penyakit virus corona. Sementara di beberapa wilayah, kasus korban terinfeksi baru bermunculan.

Pemerintah menghabiskan sebagian besar minggu lalu dalam persiapan untuk membuka kembali sektor perekonomian. Namun, hal ini terjadi meskipun peningkatan infeksi baru membawa jumlah total kasus menjadi lebih dari 26.000 di seluruh wilayah.

“Kami masih memiliki agenda penting dan strategis yang tetap menjadi prioritas bagi kepentingan nasional kami dan tidak boleh dihentikan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan Kabinet, Jumat (29/5).

Untuk memastikan warga tetap mengenakan masker dan mengamati jarak sosial, pemerintah mengerahkan 340.000 personel polisi dan militer untuk memantau situasi di lebih dari 1.000 tempat umum di empat provinsi dan 25 kabupaten dan kota di seluruh negeri. Namun, para ahli terbagi atas keputusan pemerintah untuk melibatkan militer dalam menangani pandemi.

“Militer menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap pandemi sejak awal. Sejauh ini, mereka belum melangkahi peran mereka,” kata Stanislaus Riyanta, analis intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, kepada Arab News. Dia juga menambahkan bahwa disiplin publik diperlukan agar langkah-langkah untuk membendung virus berfungsi.

Sementara Pandu Riono, seorang ahli epidemiologi di Universitas Indonesia, menggemakan pernyataan Riyanta. “Kepatuhan dengan protokol kesehatan di tempat-tempat umum adalah satu-satunya vaksin yang kami miliki saat ini. Kami tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah ini,” kata Riono.

Namun, Asfinawati Ajub, advokat hak asasi manusia dan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tidak setuju dengan pengerahan militer oleh pemerintah pusat. “Alasan seperti itu tidak cukup untuk mengerahkan personel militer. Kebijakan itu bermaksud buruk,” katanya.

Sementara itu, Tri Yunis Miko Wahyono, ahli epidemiologi lain di Universitas Indonesia, mengatakan kepada Arab News bahwa langkah-langkah anti-virus nasional, secara umum, tidak cukup untuk mengekang penyebaran virus, apalagi memungkinkan pelonggaran pembatasan.

“Kami dapat meninjau langkah-langkah berdasarkan kapasitas masing-masing daerah untuk membendung virus, seperti mengendalikan penyebaran, mengisolasi yang terinfeksi, atau mengidentifikasi kasus impor,” katanya.

Pada hari Ahad (31/5), ada penambahan 700 kasus infeksi baru, meningkatkan jumlah nasional menjadi 26.473. Sementara itu, jumlah kematian meningkat menjadi 1.613 dengan 40 kematian baru dilaporkan, menurut data dari kementerian kesehatan.

Saat ini, 10 provinsi tidak melaporkan kasus positif baru, sedangkan Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat masih mencatat jumlah tertinggi infeksi baru. Jakarta akan terus menerapkan pembatasan sosial berskala besar sampai 4 Juni, batas waktu yang diperpanjang untuk ketiga kalinya sejak pertama kali diumumkan pada 10 April.

Sementara Jawa Timur muncul sebagai hotspot Covid-19 baru, dengan kluster baru bermunculan di provinsi itu. Ibu kota provinsi dan kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya, tetap menjadi yang paling parah di provinsi ini, meskipun ada pembatasan sosial berskala besar. (04/CE)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *