New Normal, Rakyat Jadi Kelinci Percobaan?

0
(0)

Jakarta – Pemerintah tengah menyusun kebijakan new normal atau tatanan normal baru untuk segera diterapkan di sejumlah sektor seperti ekonomi dan pendidikan. Namun, apakah kebijakan itu tepat saat kurva coronavirus disease 2019 (Covid-19) belum turun signifikan?

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, dan mantan petinggi BUMN, Muhammad Said Didu, menganggap wacana new normal yang digaungkan pemerintah hanya kelinci percobaan. Sementara Pakar epidemiologi, Laura Yamani dan Tri Yunis Miko Wahyono, menilai new normal belum tepat diterapkan saat ini.

“Kebijakan ‘trial and error’ alias coba-coba yang menyangkut nyawa manusia sangat berbahaya. Harusnya pikirkan yang matang, cermat dan akurat. Rakyat bukan kelinci percobaan,” ucap Fadli melalui laman resminya.

Serupa dengan pernyataan Fadli Zon. Di tengah situasi pandemi, kata Said Didu, kebijakan pemerintah harus menitik beratkan pada keselamatan nyawa manusia.

“Karena masalah ini terkait dg nyawa manusia, kebijakan harusnya mengutamakan penyelamatan nyawa-bukan coba-coba. Maka kebijakannya adalah New Normal diberlakukan dengan jaminan korban tidak akan bertambah, bukan kalau ada korban akan dihentikan,” ucap Said Didu.

Indonesia Belum Penuhi Syarat Penerapan New Normal

Pakar epidemiologi, Laura Yamani, mengingatkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebelum menerapkan new normal. Wacana kehidupan normal baru harus didukung oleh fakta bahwa penyebaran Covid-19 di Tanah Air sudah menurun.

“Kondisi yang aman terjadi ketika penuturan kasus yang konsisten minimal 14 hari atau bahkan sampai satu bulan,” kata dia, hari ini. Penurunan yang dimaksud adalah angka virus corona harus berada di bawah 1 atau mendekati R0.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah harus memastikan fasilitas kesehatan telah fukup baik secara kuantitatif dan kualitatif kesehatan lainnya seperti ruang isolasi, ventilator, dan sebagainya. Hal terpenting yang harus dipenuhi pemerintah dalam menerapkan kebijakan new normal adalah pemerintah harus mengawasi serta tetap melakukan pemeriksaan masif untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan kasus positif, lalu mengisolasi dan melacak kontak erat.

“Jika aspek-aspek tersebut bisa dipenuhi maka siap menghadapi kehidupan new normal, tentunya harus tarik ulur yang tidak bisa dilonggarkan begitu saja,” ucap Laura.

Indonesia Belum Penuhi Standar New Normal WHO

Pakar Epidemiologi Universitas dari Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono, membeberkan enam kriteria penerapan new normal standar organisasi kesehatan dunia (WHO). Enam kriteria itu harus dipenuhi jika Indonesia ingin menerapkan tatanan normal baru.

Pertama, dari perspektif keilmuan kondisi Covid-19 harus terkendali. Artinya, kasus Covid-19 harus menyentuh angka nol. Patokan hal itu adalah jumlah kasus minimal yang ditentukan saat dipantau jumlahnya menetap atau stabil dalam waktu satu atau dua minggu. Jumlah minimal itu pun harus diisolasi berikut orang yang pernah kontak dengannya.

Kriteria kedua, fungsi isolasi dapat berjalan. Baik isolasi kasus di rumah maupun isolasi di rumah sakit dapat berjalan baik. Namun, Tri menilai isolasi di rumah masih dipertanyakan.

“Isolasi kontak ODP dan PDP juga belum diisolasi dengan baik,” ucap Tri, hari ini. Hal itu diperparah karena ada wacana pembukaan tempat keramaian. “Jika mal dibuka, jalan seminggu atau dua minggu disurvei apakah ada kemungkinan ada infeksi,” ucap dia.

Ketiga, jika semua sudah terkontrol, maka harus dilakukan deteksi outbreak untuk tempat-tempat yang rentan menjadi tempat penularan seperti sekolah, pasar, hingga mal.

Keempat, pemerintah harus mengupayakan pencegahan di tempat kerja. Pencegahan di tempat kerja harus dilakukan dengan baik. Kelima, kasus impor. Kasus yang datang dari daerah lain dapat di-tracing. Keenam, keterlibatan masyarakat.

“Semua harus dipenuhi, baru bisa terapkan new normal. New normal harus penuhi enam kriteria dari WHO,” ucap Tri.

Menurut Tri, jika dipandang dari sisi kriteria WHO itu, Indonesia belum bisa sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Sebab, kasus positif Covid-19 di Tanah Air terus bertambah di sejumlah daerah.

Tri menyebut Indonesia belum memenuhi saru pun kriteria tersebut. Sampai hari ini belum ada daersh yang melaporkan kasus Covid-19 nol dalam beberapa pekan. Jadi, seluruh Indonesia belum bisa seluruhnya dibuka.

“Kabupatennya dilihat kalau kasusnya sudah minimal dalam seminggu atau dua minggu, bila kasusnya nol, baru bisa dilakukan new normal. Jangan sampai kriterianya tidak terpenuhi lalu membludak lagi kasusnya minta ampun. Bisa menimbulkan kepanikan atau kerusuhan,” ucap dia. (MSH)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *