274 Perusahaan Mengadu Tak Mampu Bayar THR

0
(0)

Jakarta – Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 422 aduan terkait pembayaran THR. Dari aduan itu, sebanyak 274 perusahaan menyatakan tak mampu menunaikan hak pekerjanya.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah merinci, dari 274 yang tidak mampu bayar THR itu terdiri dari 167 yang tidak bayar THR, 27 ditunda, 40 dibayar bertahap dan 40 pemotongan THR. Laporan diterima dalam periode 11 sampai 18 Mei 2020.

Ida memastikan setiap pengaduan yang masuk langsung ditindaklanjuti oleh tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.




“Tentunya kita dorong untuk dilakukan dialog secara bipartite yang melibatkan pekerja dan pengusaha sehingga mereka mencapai solusi dan kesepakatan bersama terkait pembayaran THR ini. Kesepakatan itu harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat,” kata Ida, Rabu (20/5).

Ida menambahkan, proses dialog bipartite antara pekerja dan pengusaha tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan dan itikad baik mencapai kesepakatan.Perusahaan yang lalai menunaikan thr tetap akan diberi sanksi.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR ialah sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen.

“Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh,” katanya.

Selain pengaduan terkait pembayaran THR, Kemenaker juga menerima 313 konsultasi THR. Sehingga secara total terdapat 735 pengaduan dan konsulasi, seluruhnya dinyatakan telah selesai ditindaklanjuti.

“Posko THR ini telah dimanfaatkan para pekerja, pengusaha maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun pengaduan THR. Semua telah kita tindaklanjuti,” imbuh Ida.(PS)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *