Pelanggar PSBB yang Tak Mampu Bayar Denda Diwajibkan Membersihkan Fasum

0
(0)

Jakarta – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI memastikan, bahwa aturan terkait sanksi pelanggar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bukan bertujuan untuk membebani warga ibu kota. Pemerintah hanya menginginkan agar warganya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

“Kami ingin warga semakin patuh dan semakin disiplin, kalau yang namanya sanksi hukum itu kan hanya memberikan kepastian bagi pelanggar saja. Sekali lagi, kebijakan ini dikeluarkan untuk mempercepat penanganan Covid-19, agar jangan ada lagi penyebaran virus yang semakin luas,” ujar Kepala Satpol PP DKI, Arifin, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/5).

Pada tahap ini, tidak ada sanksi berupa teguran yang diberikan pemerintah. Telah disiapkan sanksi denda hingga sanksi sosial. Bagi orang yang tidak mampu membayar denda Rp100 ribu sampai Rp1 juta wajib membersihkan fasilitas umum (fasum) memakai alat kebersihan yang telah disediakan.


“Rompi kami siapkan warna oranye seperti orang korupsi, tapi tertulis ‘Pelanggar PSBB’ di bagian belakangnya. Kadang ada orang yang tidak mau disuruh kerja sosial, semisal direktur, karena merasa punya uang lalu dia bayar denda, daripada menyapu jalanan,” paparnya.

Ia memastikan, hukuman yang diberikan oleh Satpol PP DKI tidak akan tumpang tindih dengan kepolisian. Pasalnya, lanjut Arifin, Satpol PP DKI menegakkan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah sedangkan polisi menegakkan aturan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kalau yang namanya peraturan gubernur, peraturan daerah, dan sebagainya itu memang tupoksi satpol PP. Sementara itu, polisi kan berkaitan dengan tindak pidana,” tuturnya.

Satpol PP DKI telah menyiapkan rompi dan alat kebersihan untuk digunakan para pelanggar PSBB. Sanksinya telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Arifin berharap, dengan adanya sanksi seperti itu, efek jera dapat diperoleh masyarakat yang melanggar. Setelah mereka dikenakan sanksi kerja sosial, alat kebersihan, dan rompi yang dikenakan wajib dikembalikan kepada petugas. (AS)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *