Advokasi BPJS Watch : BPJS Batal Naik, Bu Menkeu Jangan Reaktif

Spread the love

Jakarta : Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak perlu berkomentar batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berpengaruh pada peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Jadi memang pertama, Bu Menkeu ini sebenarnya sudah kesal juga waktu rapat gabungan, ketika Komisi IX meminta kelas 3 tidak naik, sampai mengancam yang 13,5 yang di tahun 2019 ditarik lagi,” kata Timboel pada Pro3 RRI Kamis (12/3/2020).

Menurutnya, Sri Mulyani tidak perlu reaktif terkait pembatalan tersebut. Menkeu seharusnya dewasa mengakui JKN juga sangat bermanfaat selama ini.

“Bu Menkeu Bu Ani jangan terlampau reaktif terhadap keputusan MA ini. Biar bagaimanapun juga bu menteri harus mengakui bahwa ini sudah banyak manfaatnya, JKN ini. Ini program negara, siapapun pemerintahannya harus menjalankan ini. Jadi persoalan putusan MA jangan terlampau meradang,” ujarnya.

Timboel mengatakan, meski berkontribusi terhadap peningkatan negara, namun hanya dalam angka 15 persen. Seharusnya yang harus diutamakan adalah memikirkan APBN dan APBD.

“Karena pendapatan iuran dari peserta mandiri sekitar 15 persen, yang paling utama itu kan PBI, APBN, APBD. Memang betul dia berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, tapi ini kan kadung putusan MA, jadi sekarang bagaimana mencari alternatif lain untuk menutupi potensial cost ini yang harus di dapat kan jadi hilang,” jelasnya.

Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah bagaimana hutang iuran yang menjadi masalah klasik sejak 2014 dapat terselesaikan.

“Yang perlu dipastikan, kami akan menjalankan PP 86, supaya hutang-hutang iuran ini juga bisa masuk sebagai pendapatan rel tidak bentuk hutang iuran terus. Kan persoalan klasik sejak 2014 masih tingginya hutang iuran. Kalau sulit cari lah jalan keluarnya, tidak mungkin dibiarkan terus jadi peserta, tapi tidak mau bayar,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *