Ngabalin: Tidak Ada yang Bisa Mendesak Pemerintah Soal Kepulangan WNI Eks ISIS

Spread the love

Jakarta : Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada pihak manapun yang dapat mendesak Pemerintah dalam hal pemulangan 600 WNI eks ISIS dari Timur Tengah. Menurutnya rencana pemulangan ini masih dibahas dalam internal Pemerintahan.

“Jadi maksud saya, biarlah ini menjadi pembahasan tingkat pemerintah sehingga, mohon maaf tidak boleh ada orang yang desak-desak pemerintah untuk urusan ini. Nanti kalau mau dibahas ya dibahas, kalau tidak ya juga tidak apasih,” ungkap Ngabalin dalam sebuah diskusi bertajuk “Menimbang Kombatan ISIS Pulang” di Kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

Meski tengah dibahas di internal Pemerintah, Ngabalin masih enggan merinci pokok-pokok pembahasan soal rencana pemulangan WNI eks ISIS ini ke publik. Saat ini lanjut dia Pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi jika diputuskan akan memulangkan hingga resiko yang mungkin muncul ketika memulangkan.

“Usulan dalam bentuk apapun juga ini sedang dibahas. Jadi umpamanya kalau nanti terkait dengan regulasi-regulasi atau ada ruang untuk membolehkan mereka balik, umpama seperti UU nomor 12 yang saya sebut tadi atau turunannya untuk bagaimana tata cara kembalinya WNI, kemudian bagaimana WNI kehilangan kewarganegaraannya,” ucap Ngabalin.

“Orang boleh berdebat mengenai ISIS itu apakah menjadi sebuah istitusi negara atau tidak, tetapi pun menjadi istitusi negara asing. Oke itu satu. Dengan begitu maka ada regulasinya. Yang kedua, kalau pun ditolak maka ada argumentasi-argumentasi hukumnya. Kalau terkait perlindungan kepada bangsa dan negara, kehormatan negara RI,” tambahnya melengkapi.

Sehingga dia pun meminta kepada masyarakat untuk menunggu hasil pembahasan yang tengah dilakukan Pemerintah. Menurut perkiraaannya keputusan pemulangan atau tidak akan di keluarkan Presiden, Joko Widodo sekitar bulan Mey mendatang.

“Itu yang saya bilang, namanya juga negara demokrasi, namanya juga Pemerintahan. Karena ada aturannya memang, ini yang sedang dipertimbangkan dan dipelajari. Pemerintah akan konsentrasi, kasih waktu saja,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *