PAN Tolak Ekspor Ganja, Tapi Bukan Karena Agama

0
(0)

Jakarta , HN – Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengaku heran dengan usulan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rafli, terkait ekspor ganja.

Saleh menyatakan PAN berseberangan dengan PKS soal usulan ganja itu, tapi alasannya bukan karena Indonesia sebagai negara mayoritas muslim.

“Kenapa tanya saya? Tanya sama Refli saja, itu (ganja, red) kan produk lokal dia,” ucap Saleh kepada rri.co.id, Jumat (31/1/2020).

Sebelumnya, usulan itu disampaikan Rafli dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Perdagangan Agus Supramanto, Kamis (30/1/2020) kemarin.

Pernyataan tidak mendukung dari politisi PAN atas usulan PKS itu juga senada dengan Ketua Fraksi PPP, Arsul Sani yang sudah memberikan respons hari ini.

Saleh mengatakan, ganja yang diketahui masyarakat Indonesia dalam dunia kesehatan, sudah jelas dapat mengganggu kesehatan.

“mengganggu mentalitas juga,” kata dia.

Jadi, menurutnya, larangan dalam dunia kesehatan di Indonesia harus diindahkan. Saleh juga saat ini merupakan anggota DPR RI komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Jadi, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Jika misalnya ada usulan seperti itu, ya serta merta kami respons dengan melihat pada peraturan yang ada. Jika mau diganti aturannya, lakukanlah kajiannya mendalam,” terang dia.

Saat ini, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku. Namun, dalam pasal 14 tentang Penyimpanan dan Pelaporan poin satu yang berbunyi:

Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disinpan secara khusus.

Poin 2 kemudian menyebutkan bahwa:

industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpanlaporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasannya.

Sedangkan terkait ekspor narkotika, itu termaktub dimulai dalam Pasal 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 :

(1) Menteri memberi izin kepada satu perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain, dari perusahaan milik negara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal lain yang mengatur ekspor narkotika juga terdapat dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2009.

Saleh kemudian mempertanyakan komoditas lain Indonesia yang masih banyak lebih aman ketimbang ganja. Sebab, kata dia, alangkah indahnya Indonesia dapat memproduksi, menanam yang dapat menjadi komoditas dan diekspor ke negara lain.

“Kemudian kita tidak hanya ekspor ganja seperti itu. Kan, itu (ekspor hanja, red) enggak baik,” ujar Saleh.

Oleh karena itu, dia menilai usulan Rafli itu dengan tak biasa. Tetapi, dia membantah itu berkaitan dengan ketentuan yang ada di dalam Agama Islam.

“Ganja itu enggak ada kaitan dengan agama. Ya, memang dilarang menurut aturan kita. Bukan karena agama, bukan. Karena agama lain juga tidak membolehkan,” ucap Rafli.

Bahkan ganja, lanjut Saleh, dalam UU Narkotika masih disebut sebagai barang terlarang.

“Bagaimana barang dilarang di negaranya, tapi barang itu mau diekspor? Jadi, menurut saya, itu merupakan wacana yang sangat berani,” pungkasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *