2.975 Karyawan di Bali ‘Dirumahkan’ Tanpa Upah

0
(0)

Denpasar – Wabah virus corona benar-benar menghantam dunia pariwisata di Bali. Ribuan tenaga kerja telah ‘dirumahkan’ tanpa upah. Data Pemerintah Kota Denpasar, per tanggal 3 April mencatat sedikitnya 2.975 tenaga kerja yang dirumahkan tanpa upah dan 53 orang di PHK yang berasal dari 37 perusahaan di Kota Denpasar.

“Dari 37 perusahaan tersebut hampir sebagian besar perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata,” kata Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Sabtu (4/4).

Untuk itu, Pemkot Denpasar mengimbau kepada perusahaan agar aktif mendaftarkan tenaga kerjanya yang terkena PHK dan yang ‘dirumahkan’ tanpa upah. Hal ini sebagai wujud penerapan strategi perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak virus corona (Covid-19).

Kadis Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, I Gusti Agung Rai Anom Suradi mengatakan data itu penting untuk mendaftarkan mereka menjadi penerima Program Kartu Prakerja dari pemerintah pusat.

Corona Jadi yang Terburuk dalam Sejarah Pariwisata Bali, Lebih Parah dari Bom Bali
Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat bahwa Karyawan PHK dan dirumahkan tanpa upah akan diusulkan sebagai penerima pelatihan vokasi dan insentif dari program Kartu Prakerja yang ditargetkan akan diberikan kepada 5,6 juta orang di seluruh Indonesia.

“Mengingat Bali merupakan salah satu percontohan, kami ingatkan kepada perusahaan agar segera mengirimkan data karyawan atau Tenaga Kerja yang di PHK dan dirumahkan tanpa upah untuk dapat diusulkan merima Program Kartu Prakerja dan mendapatkan pelatihan vokasi dan insentif dari pemerintah,” ujarnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Polri Larang Anggota Mudik Lebaran, Minta Polisi Ringankan Beban Masyarakat

Sat Apr 4 , 2020
0 (0) Jakarta – Mabes Polri mengeluarkan surat telegram bernomor ST/1083/lV/KEP/2020. Surat itu berisi ketentuan untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik Iebaran bagi personel Polri dan pegawai negeri pada Polri beserta keluarga dalam rangka pencegahan Covid-19 di wilayah NKRI. Surat telegram tersebut memberikan empat ketentuan kepada […]