Jakarta– Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Prof Dr M. Din Syamsuddin menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang menciptakan kegaduhan nasional. Menurutnya, KLB itu telah mengganggu tatanan demokrasi Indonesia, menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal.
“Pelaksanaan KLB itu membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku ternyata bukan isu apalagi rumor. Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan,” ujarnya dalam pernyataan yang dikirim ke redaksi, Ahad (7/3).
Menurut Din, sesuai informasi yang ada, pelaksanaan KLB yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan AD & ART Partai Demokrat. Hal ini bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila.
Lebih jauh mantan Ketua PP Muhammadiyah ini juga mempertanyakan, apa keterlibatan Moeldoko ini diketahui Presiden Joko Widodo? Jika presiden tahu masalah ini, maka hal ini bisa merusak tatanan demokrasi.
“Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Morldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi,” demikian kata Din. “Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP,” tambahnya.
Lebih jauh, Din menganjurkan agar pemerintah tidak mensahkan keputusan KLB. “Maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika Pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional,” tambahnya. (NE)