Saturday, June 19

Tersangkut Korupsi, Anies Nonaktifkan Dirut Sarana Jaya

Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menonaktifkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Penonaktifan tersebut dilakukan, setelah adanya penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/3/201) lalu.

Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan, hal tersebut diputuskan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

“Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah,” kata Riyadi dikutip dari ppid.Jakarta.go.id, Senin (8/3/2021).
Dengan pemecatan itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Perlu diketahui, Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016, setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon,Kecamatan Cipayung,Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
Plt jubir KPK Ali Fikri menyebut, tim penyidik anti rasuab telah menemukan dua alat bukti yang cukup terkait pengadaan tanah di Jakarta Timur ini.

“Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon,Kecamatan Cipayung,Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019,” kata Ali saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/3/2021).
Namun, Ali belum bisa menyampaikan detail dan tersangka dalam kasus ini, dikarenakan kebijakan pimpinan KPK yang baru.

“Saat ini,kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tsk telah dilakukan,” jelas Ali.
Menurut Ali, tim penyidik KPK masih melalukan pendalam dan pengumpulan barang bukti dalam kasus ini.

“Saat ini tim Penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu,” kata Ali.
Dilansir dari Detik.xom KPK ternyata sedang mengusut dugaan korupsi di balik pembelian tanah oleh salah satu BUMD di DKI Jakarta. Para tersangka pun telah ditetapkan.
Salah satu sumber detikcom di lingkup internal KPK menyebutkan adanya surat panggilan untuk salah satu saksi dalam perkara itu. Tampak tertera perkara yang tengah diusut yaitu terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019.
Selain itu, ada tersangka yang sudah ditetapkan, yaitu YC, TA, dan AR. Ada pula korporasi yang sudah dijerat, yakni PT AP.

Dari inisial di atas, hanya 1 nama, yaitu YC, yang disebut sebagai Direktur Utama salah satu BUMD di DKI Jakarta. BUMD itu yang berkaitan dengan pengadaan tanah tersebut.
Dari sumber detikcom pula diketahui bahwa pada awal Maret ini tim KPK telah menggeledah kediaman YC. Selain itu, kantor pusat BUMD tersebut juga telah digeledah KPK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *