Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai Ketum PD 2021-2025.
AHY mengatakan, KLB yang disebutnya sebagai abal-abal, merupakan kegiatan yang ilegal dan inkonstitusional.
“Agar Kemenkumham menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim KLB atau kongres luar biasa tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai kegaiatan ilegal, kegiatan inkonstitusional. Kami sebut kegiatan KLB abal-abal,” kata AHY saat tiba di Kemenkumham, Senin (8/3/2021), dikutip dari Youtube Kompas TV.
AHY menyebut, pihaknya memiliki berkas lengkap dan otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Ia juga menegaskan, peserta yang mengikuti KLB Deli Serdang bukanlah kader-kader Partai Demokrat yang memiliki hak suara sah.