Pelarangan FPI Dipolitisasi untuk Kepentingan Pemilu 2024

5
(1)

Jakarta: Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Islah Bahrawi mengatakan, sentimen ketertindasan pasca pembubaran dan pelarangan FPI akan terus digulirkan oleh para politisi yang selama ini menjadi pemanfaat politisasi dan populisme agama.

“Narasi-narasi itu akan terus digunakan untuk merawat kerak dan memagari militansi para pendukung FPI yang tak lagi bertuan, untuk kelak bisa dijadikan mesin politik pada Pemilu 2024,” kata Islah di akun Instagramnya yang dilihat rri.co.id, Jumat (1/1/2020).

Setelah pembubaran FPI, lanjutnya, kompetisi gigit menggigit itu terjadi. “Fadli Zon dan PKS langsung memberikan kontra narasi terhadap pembubaran itu, dan dilain pihak, Munarman mendeklarasikan Front Persatuan Islam,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini adalah pergumulan politik yang menggelitik dan sejatinya ini hanyalah pertempuran untuk memperebutkan sobekan-sobekan baju yang tidak lagi berkancing. “Ini politik. Mereka seolah satu tujuan, padahal mereka sedang berebut tulang belulang. Klaim massa FPI jutaan orang itu, membuat sebagian politisi seperti manusia kehausan yang tak bertemu air hitungan bulan,” ungkapnya.

“Fadli dan PKS mencoba membuat lubang bocoran, Munarman berusaha menambalnya untuk mengatur curah kekuatan massa agar tetap menjadi daya tawar. Saat ini, kita sejatinya sedang menyaksikan pertempuran orang lain,” tambahnya.

Dengan kondisi ini, tegasnya, Pemerintah tidak boleh berhenti di sini. Menurut Islah, pembubaran FPI hanyalah kotak Pandora untuk menguak kekuatan besar yang berada dibelakangnya.

“Ada kelindan sindikasi besar yang selama ini menggunakan FPI sebagai produsen kekuatan radikal, ia hanyalah wayang. Ada seorang ustadz yang sampai saat ini masih terposisi sebagai tersangka pengalir dana bagi kelompok radikal, dan kasusnya masih mengambang,” terangnya.

“Kasus sosok berinisial BN harus dilanjutkan, karena inilah pembuluh darah pendanaan kaum radikal di negara kita. Sekali bergerak, momentum ini tidak boleh pudar,” lanjutnya.

Islah mengingatkan Pemerintah tidak boleh lagi tersandera oleh isu murahan “kriminalisasi ulama.” Ia menegaskan tidak boleh lagi ada pembiaran terhadap para pengkhianat bangsa berjubah agama.

“Kunci kedamaian di dalam bangsa ini cukup sederhana, kembalikan bangsa ini seperti dulu: jangan biarkan politik identitas merajalela dan biarkan hukum menjangkau para pemecah belah bangsa. Sekali bertempur jangan pernah mundur – saatnya negara hadir, sebelum tenun kebangsaan ini hancur,” pungkasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *