Hindari Perdebatan Yang Tak Terarah, Kuasa Hukum DPD ASITA DKI Dan Bali : Perlu Di Uji Secara Hukum

5
(1)

Kuasa Hukum DPD ASITA DKI Dan Bali

HarianNasional.com, Jakarta – Asosiasi Travel Indonesia ( ASITA) yang mengalami konflik internal hingga kini tampaknya tak kunjung usai. Adanya gugatan Perdata perbuatan melawan hukum tentang terbitnya Akta Pendirian baru bernama ASITA tahun 2016 yang di daftarkan oleh DPD ASITA DKI Jakarta dan DPD ASITA Bali yang juga menolak dibekukannya Kepengurusan oleh DPP ASITA.

Hal ini disampaikan Sahlan M. Saleh, SH dan Abdul Fakhridz, SH. MH selaku kuasa hukum Kuasa Hukum DPD ASITA DKI Jakarta dan DPD ASITA Bali yang berdiri berdasarkan Akta pendirian No.170 tahun 1975 mengatakan telah melakukan registrasi gugatan pada tanggal 1 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Online.

“Kami Telah melakukan registrasi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang masih kita debatkan keabsahannya mengatasnamakan ASITA pada Akta Notaris ASITA tahun 2016”, Ujar Sahlan M. Saleh, SH di Jakarta, (2/10/2020).

Bahkan lanjut Sahlan M. Saleh , Gugatan perdata perbuatan melawan hukum juga di tujukan kepada pendiri ASITA pada Akta Notaris ASITA tahun 2016 dan sebagai notaris yang mendirikan perkumpulan dengan mengambil nama ASITA.

“Kami selaku kuasa hukum ingin menguji secara Hukum di Pengadilan tentang keabsahan Akta Pendirian Baru No. 30 Tahun 2016 dengan Akta Pendirian No.170 Tahun 1975 dan Perlu Di ketahui Gugatan ini semata mata Untuk menghindari perdebatan yang tidak terarah dan berkepanjangan maka perlunya untuk di uji secara hukum”, Ungkap Sahlan M. Saleh, SH.

Dan Selain itu , menurut Abdul Fakhridz, SH. MH Selaku kuasa hukum yang tergabung Advokat Dan Pengacara Sahlan M. Saleh, SH Dan Rekan menyampaikan agar pihak manapun tidak menggunakan nama ASITA.

“Adanya gugatan Kami ini , Di mohon tidak menggunakan Nama ASITA karena masih dalam sangketa pengadilan sampai ada keputusan tetap”, kata Abdul Fakhridz, SH.

Bahkan Ia juga berharap kepada Pemerintah Pusat dan Daerah tidak melibatkan ASITA baik di tingkatan DPP maupun DPD karena masih dalam sangketa dan apabila ada pihak pihak yang melakukan kegiatan mengatasnamakan ASITA akan dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(RE)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pencoretan Musala, Kesimpulan Polisi Mendahului Pengadilan Disoroti

Fri Oct 2 , 2020
5 (1) Tangerang: Kesimpulan polisi bila pelaku pencoretan atau vandalisme di Mushala Darussalam, RT05/08 Perumahan Villa Tangerang Elok, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Banten depresi, patut dicurigai. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menilai, pernyataan depresi atau sakit jiwa itu sebuah pengakuan berulang dari setiap peristiwa pengrusakan tempat ibadah […]