Berpolitik Praktis, Bawaslu Akan Sikat ASN

0
(0)

Mataram: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Mataram masih melakukan pelacakan terhadap pihak-pihak yang dilarang terlibat politik praktis yang terindikasi ambil bagian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada 4 hingga 6 September 2020.

Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Kepala Lingkungan (Kaling) merupakan pihak yang dilarang untuk terlibat politik praktis. Ketua Bawaslu kota Mataram, Hasan Basri menegaskan, terdapat beberapa kaling yang ikut mengantarkan bapaslon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Mataram selama tiga hari tersebut.

“Nah ini kami lagi tracking informasi adanya beberapa kaling yang mengantarkan bapaslon mendaftar ke KPU. Dan ini on proses. Kami juga sadar bahwa tidak semua kaling bisa kami ketahui. Sehingga kami bersyukur ada laporan dari masyarakat. Bahkan tidak semua ASN kami ketahui,” kata Hasan, Selasa (8/9/2020).

Ia menegaskan, Bawaslu intinya bekerja professional dan mengajak masyarakat terlibat aktif untuk mengawal serta mengawasi seluruh tahapan pilkada serentak yang tengah berjalan.

Pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat dinilai sangat tepat serta strategis mengingat keterbatasan personil dari para penyelenggara.

“Apa pentingnya itu, golnya adalah terpilihnya pemimpin yang demokratis, maka prosesnyapun haruslah demokratis sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik semua pihak baik kami penyelenggara pemilu, bakal pasangan calon atau calon, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mensukseskan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram,” jelasnya.

ASN dan Kaling sebagai pihak yang dilarang sejatinya harus peka dan mengetahui aturan yang ada sehingga mereka ditekankan untuk tidak terlibat politik praktis.

Menurut Hasan Basri, jika nantinya beberapa kaling terbukti melakukan politik praktis maka pihaknya akan merekomendasikan untuk diberikan tindakan. Langkah ini dilakukan agar kedepan tidak lagi terdapat kaling maupun pihak-pihak yang dilarang bermain politik praktis.

“Hanya rekomendasi karena dia melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi kami melihat ada Perwal yang mengatur tentang kepala lingkungan untuk tidak berpolitik praktis. Intinya rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi,” tandasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Aldi Taher Gagal Maju Jadi Cawagub Sulteng

Tue Sep 8 , 2020
0 (0) Jakarta: Aldi Taher disebut gagal mendapatkan partai pendukung saat mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Pilkada 2020. “Nggak kapok, justru kemarin itu pembelajaran buat Aldi, dapat ilmu lagi,” kata Aldi kepada wartawan, Senin (7/9/2020). Aldi menyatakan bahwa Pilkada masih akan diselenggarakan di sejumlah daerah lain. Ia […]