1 Juta Warga Sudah Mudik, Waspada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

0
(0)

Jakarta – Sekitar 1 juta warga ditengarai sudah mudik atau pulang kampung dari Jakarta ke sejumlah wilayah. Pemerintah pusat dan daerah diminta segera bersinergi mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 usai Lebaran 2020.

Data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pemudik yang datang ke Jateng sejak 26 Maret-9 Mei 2020 tercatat 824.833 orang. Di Jawa Timur, ada 13.430 orang yang mudik sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/4).

Ditambah lagi sebanyak 160.812 pekerja migran Indonesia (PMI) kembali ke tanah air pada Mei ini. Saat ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat sebanyak 880.759 PMI sudah tiba di Indonesia dan semuanya juga pulang kampung alias mudik.

Data tersebut menunjukkan betapa masifnya pergerakan orang yang mudik ke sejumlah daerah. Maka lonjakan kasus Covid-19 dikhawatirkan akan bergeser ke daerah usai Lebaran nanti.

“Banyaknya pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain di masa wabah C
Covid-19, berpotensi meningkatkan penyebaran virus,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat di Jakarta, Selasa (12/5).

Kondisi itu terutama saat isu pelonggaran kebijakan dalam beberapa hari terakhir semakin santer dan mengakibatkan semakin banyak masyarakat abai terhadap penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Kemudian diperparah dengan belum meratanya fasilitas rumah sakit di Tanah Air. Dia mencontohkan berdasarkan data rasio tempat tidur rumah sakit terhadap 1.000 penduduk di negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) per 5 April 2020, peringkat Indonesia adalah 41 dari 42 negara, dengan rasio ketersediaan ranjang 1 per 1.000 penduduk Indonesia.

Dia meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk mempersiapkan fasilitas kesehatan di daerah. Dia mengakui beban daerah akan meningkat dalam upaya membendung penyebaran Covid-19.



“Sejumlah fenomena terjadi menjelang Lebaran di masa pandemi Covid-19 tahun ini, mulai dari mudik yang terjadi lebih awal hingga pekerja migran yang pulang kampung,” kata Lestari Moerdijat atau Rerie.

Menurut dia, empat provinsi yang dinilai memiliki fasilitas rumah sakit lebih baik pun rasio ketersediaan ranjang masih rendah.

“Rasio ketersediaan ranjang rumah sakit di DKI Jakarta, 2,33 per 1.000 penduduk. Jawa Timur 1,07 per 1.000 penduduk, Jawa Tengah 1,15 per 1.000 penduduk, dan Sulawesi Selatan 1,53 per 1.000 penduduk,” katanya.

Menurut politikus Partai NasDem itu, dengan kondisi tersebut apabila terus menerus terjadi penambahan jumlah orang terpapar Covid-19, rumah sakit pun akan kewalahan melayani pasien.

Dia menilai, belum meratanya kelengkapan fasilitas sejumlah rumah sakit di daerah akan menimbulkan masalah serius dalam penanganan wabah Covid-19 di Tanah Air.

Gejala tidak meratanya fasilitas RS sudah terlihat, misalnya dalam satu pemberitaan pada Senin (11/5), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini keberatan dengan banyaknya pasien asal luar kota yang dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur, karena hampir 50 persen pasien di rumah sakit di Surabaya adalah warga luar kota.

“Bisa dibayangkan apabila terjadi pergerakan orang yang masif ke sejumlah daerah dan daerah tidak mampu membendung penyebaran Covid-19, dikhawatirkan akan muncul episentrum penyebaran virus baru di sejumlah daerah,” katanya.

Dia mengatakan kondisi ini harus segera dicarikan solusinya, tentu saja harus dilakukan melalui kolaborasi antara pimpinan pusat dan daerah serta penerapan strategi yang tepat, sehingga kendalanya bisa segera diatasi.

Menurut Rerie, langkah konkret dalam memperkuat fasilitas kesehatan di daerah sangat dinantikan, agar pengendalian penyebaran Covid-19 di Tanah Air lebih efektif. (Aza/Ant)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tanggapi Jokowi, Demokrat: Kami Mohon Pak, Ambil Alih Penanganan Covid-19

Thu May 14 , 2020
0 (0) Jakarta – Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta para menteri berhati-hati melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebenarnya, Jokowi tak perlu mengingatkan jika semua kebijakan atas komando orang nomor satu di Indonesia itu. “Bapak Presiden Jokowi yang […]